Pendanaan CPP Berbunga Murah Bantu Penyerapan Produksi Petani

JAKARTA - Permintaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meminta tingkat diskonto atau discounted rate ke Kementerian Keuangan untuk pendanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pengamat ekonomi STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan kebijakan itu penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi kebergantungan pada impor.

 Menurut Aditya, pendanaan yang murah akan membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas cadangan pangan dan memastikan pasokan yang mencukupi di dalam negeri. “Ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah menekan impor dan memastikan kesejahteraan petani meningkat, yang tecermin pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP),” kata Aditya.

Kebijakan pendanaan murah jelasnya bukan hanya sekadar urusan fiskal, tetapi juga berdampak langsung pada sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan adanya CPP yang kuat, petani dapat merasa lebih aman karena pemerintah mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dengan harga yang lebih baik.

Hal itu akan berdampak positif pada kenaikan NTP, yang mencerminkan daya beli dan kesejahteraan petani. “Kalau kita masih terus bergantung pada impor, kita tidak bisa berbicara soal kedaulatan pangan. Yang perlu kita dorong adalah mekanisme pendanaan yang mampu memperkuat produksi pangan nasional,” lanjut Aditya.

 Pendanaan berbunga rendah tambahnya memungkinkan Pemerintah lebih fleksibel mengelola stok pangan tanpa harus membebani APBN secara berlebihan. Selain itu, petani lokal akan mendapatkan manfaat dari harga jual yang lebih stabil dan lebih tinggi dibandingkan jika pasar dibanjiri dengan impor pangan.

 “Hal yang terpenting adalah memastikan dana itu benar-benar digunakan untuk kepentingan petani dan produksi pangan dalam negeri. Jika ini berjalan dengan baik, maka kesejahteraan petani meningkat dan impor dapat ditekan,” tegasnya.

Jaminan Kredit

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan. Kemudian dalam rangka menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan untuk memberikan jaminan kredit.