Akademisi Nilai Program MBG Belum Menjangkau Masyarakat yang Membutuhkan, Ini Alasannya

JAKARTA - Dosen Faklutas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (Unair), Moordiati, menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dia mencontohkan, di desa nelayan pesisir Jawa Timur, masyarakat cenderung memilih makanan cepat saji meski mereka tinggal di wilayah kaya ikan.

“Warganya justru memilih makanan cepat saji seperti ayam goreng tepung. Artinya distribusi makanan bergizi tidak cukup jika masyarakat tidak teredukasi soal pola makan sehat,” ujar Moordiati, dalam keterangan resminya, Senin (27/1).

Dia menjelaskan, program MBG bertujuan mengentaskan gizi buruk dan ketergantungan makanan cepat saji. Menurutnya, jika MBG dirancang dan dievaluasi dengan baik, bisa menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia.

“Namun, tanpa pendidikan gizi dan promosi pangan lokal, program ini hanya akan menjadi kenangan, seperti banyak kebijakan sebelumnya,” jelasnya.

Moordiati menekankan, solusi gizi bukan sekadar kebijakan populis, tetapi perjuangan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah perlu mencanangkan gerakan makan lokal mingguan, melibatkan semua lapisan masyarakat.

Dia melanjutkan, pada era Orde Baru, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan, khususnya beras, yang menjadi kebanggaan nasional. Namun, era globalisasi dan urbanisasi membawa perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Bayangkan, jika pada hari tertentu, semua pegawai negeri, siswa, dan pekerja swasta makan dari produk lokal. Itu tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga perekonomian petani,” ucapnya.

Standar Gizi

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, pemerintah tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

Dia melanjutkan, MBG bisa menggunakan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Sebagai informasi, Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG. ruf/S-2