Pembantu Presiden Harus Jujur dan Lengkap Sampaikan Data Pangan

JAKARTA - Para pembantu Presiden khususnya menteri yang berkaitan dengan pangan mulai dari Menko Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus jujur menyampaikan informasi kepada Presiden dan publik. Pentingnya kejujuran para menteri itu agar masalah kekurangan pangan selama ini bisa dicarikan solusi dan segera ditagani dengan baik dan tepat. 

Guru Besar Ekonomi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Kamis (23/1) menyatakan bahwa target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun seperti disampaikan Menteri Pertanian dinilai tidak realistis yang menyebabkan masyarakat memperoleh informasi yang kurang tepat.

Sebab, upaya menuju swasembada pangan memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun dengan berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait luas lahan, cuaca, dan kebijakan yang mendukung.

“Swasembada beras saja membutuhkan tambahan areal sekitar 600 ribu hingga 1 juta hektar dengan asumsi kondisi iklim dan cuaca normal. Jika tidak normal, kebutuhan lahan bisa lebih luas lagi,” kata Dwijono kepada Koran Jakarta.

Alokasi lahan untuk padi jelasnya secara otomatis akan mengurangi ruang untuk tanaman lain seperti jagung dan kedelai, kecuali jika dilakukan pembukaan hutan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan kegagalan food estate, sehingga membuka hutan belum tentu menghasilkan produktivitas yang optimal.

Lebih jauh, Dwijono menyoroti peningkatan kebutuhan impor gandum, termasuk untuk pakan ternak. Ia menilai pengalihan dari jagung ke gandum untuk pakan ternak bukanlah keberhasilan, melainkan pengalihan masalah.

“Ini bukan swasembada, tapi pengalihan masalah. Jagung masih bisa ditanam di Indonesia, sementara gandum tidak,” tegasnya.

Dwijono juga mengkritisi kebergantungan Indonesia pada impor gandum dan garam. Menurutnya, impor garam tambang dari luar negeri yang lebih murah membuat petani garam lokal sulit bersaing.

“Garam tambang jauh lebih murah dibanding garam rakyat. Bagaimana kita mau mandiri jika tidak ada perlindungan terhadap petani lokal?” katanya.

Dia pun menekankan pentingnya perbaikan teknologi proses garam, terutama terkait impor bahan baku seperti air infus garam. “Kalau hulu tidak diperbaiki, bagaimana bisa memperbaiki hilirnya? Ini bukan persaingan yang adil,” tambahnya.

Perbaikan Sistem Irigasi

Untuk memacu produksi beras, Dwijono pun menyoroti pentingnya perbaikan sistem irigasi tersier dan kuarter yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Pembangunan waduk saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan perbaikan jaringan irigasi yang langsung menjangkau petani.

“Sejak reformasi, irigasi tersier dan kuarter ditelantarkan. Kalau hanya bicara waduk tanpa memperhatikan irigasi hingga ke petani, percuma. Selain itu, konsultasi dengan ahli air dari perguruan tinggi juga tidak pernah dilakukan,” ujarnya.

Masalah lain yang disoroti adalah distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai tidak efektif. “Pupuk sulit didapat, subsidi tidak sampai, dan sering kali pupuk datang di musim tanam yang salah. Hal ini merugikan petani dan menghambat produksi,” kata Dwijono.