Bekasi Ketat Awasi Anggaran Desa

JAKARTA – Sebagai upaya mencegah tindak pidana penyelewengan anggaran Pemkab Bekasi meluncurkan”Jaksa Garda Desa” (JGD). Mereka akan menyosialisasikan aplikasi JGD ini kepada kepala desa, lurah, serta operator sistem keuangan desa secara daring.

“Aplikasi Jaksa Garda Desa memiliki beberapa keunggulan seperti sisi akses informasi secara real time mengenai keuangan yang dikelola ­pemerintah desa,” tandas Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi.

Dia menyatakan ini saat membuka sosialisasi JGD kepada perangkat desa, Senin. Dalam acara ini, Dedy didampingi Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rahmat Atong. Acara pembukaan dilaksanakan di Ruang Command Center Diskominfosantik, Bekasi.

“Dengan aplikasi tersebut masyarakat juga bisa mengetahui aliran penggunaan dana.

Ini sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan keuangan serta pengelolaan dana desa,” jelas Dedy.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas seluruh jajaran perangkat desa.

Ini terutama dalam pengelolaan keuangan sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan ke ­depan.

“Keberhasilan pelatihan ditentukan kolaborasi pemerintah desa, ­masyarakat, lembaga hokum, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, menjelaskan, aplikasi ini terintegrasi dengan Kejaksaan Agung dan seluruh kejaksaan kabupaten-kota seluruh ­Indonesia.

Ini sebagai upaya antisipasi terhadap penyelewengan dana desa akibat ketidaktahuan perangkat maupun yang dilakukan secara sengaja.

“Karena itu dalam sosialisasi, para lurah, kepala desa, maupun perangkat lain mesti mengikuti dengan baik. Petugas intelijen yang memandu penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut,” jelas Dwi Astuti.

Dwi menjelaskan, aplikasi ini akan memantau sekaligus membantu mengelola dana desa, cagar budaya, serta seluruh administrasi. Aplikasi ­dapat diunduh perangkat desa.

Data yang akan dimasukkan petugas operator ke dalam aplikasi menjadi basis awal program pendampingan Kejari Bekasi kepada kepala desa dan lurah tentang pengelolaan dana desa.

Nanti masih ada fitur-fitur lain yang harus dimasukkan. Kepala desa yang tidak tahu soal aplikasi akan dibantu operator masing-masing. Mereka akan dipandu.

Kejari Kabupaten Bekasi juga tetap melanjutkan pendampingan dengan pola road show ke desa-desa.

“Jadi tidak perlu resah. Nanti kami akan tetap turun, termasuk untuk menjelaskan aplikasi yang diluncurkan ini,” tandas Dwi Astuti. Ant/G-1