Pemerintah Sediakan 5.000 Rumah untuk Daerah Rawan Bencana

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kementerian Perkim) menyediakan 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kita ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana. Kami juga sudah menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dan mencantumkan dalam APBN," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (20/1).

Fahri menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan, pihaknya saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu (real time).

"Tadi kita sudah mendiskusikan, jika nanti datanya semakin online dan up to date, apabila ada usul hak sanggah yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time, maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan real time juga ke arah sana, saat ini kita sekarang bergerak," ujar dia.

Merujuk data terbaru dari BNPB, diketahui sepanjang 2024 Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar terhadap 17 jenis infrastruktur yang rusak berat hingga tidak bisa digunakan lagi.

BNPB melaporkan angka kerusakan infrastruktur tertinggi dalam satu tahun terakhir menyasar 95 jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai. Jumlah kerusakan ini meningkat drastis dibandingkan periode 2019 – 2020, dimana BNPB menerima usulan perbaikan 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak pada tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di masing-masing wilayah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Kami mengundang pemda-pemda juga kabupaten/kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain," ujar Pratikno.

Pratikno juga menekankan agar early warning system atau sistem peringatan dini di masing-masing wilayah dicek secara menyeluruh.