Pemkot Bogor Serap Aspirasi Anak melalui Musrenbang

Kota Bogor – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) berkomitmen mengimplementasikan kota ramah anak dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak.

“Tujuan utama penyelenggaraan Musrenbang Anak ini adalah mendorong lebih banyak isu-isu anak di Kota Bogor yang diwadahi dalam dua dokumen perencanaan sekaligus, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029," kata Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, di Kota Bogor, Minggu (19/1).

Secara tematik, Musrenbang Anak ini digelar untuk menampung aspirasi anak-anak. Besarnya populasi anak di Kota Hujan menjadi bagian penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan dan arah pembangunan yang pro anak di tengah banyaknya isu dan persoalan anak.

Tercatat, jumlah populasi anak di Kota Bogor mencapai kurang lebih seperempat dari total penduduk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada Juni 2024, angkanya mencapai 23,82 persen dari total penduduk 1,14 juta jiwa.

Dalam dua tahun terakhir, Bapperida Kota Bogor secara khusus menginisiasi penyelenggaraan Musrenbang Anak yang digabungkan dengan kelompok difabel, lansia, dan perempuan.

Rudy menekankan bahwa semangat Musrenbang Anak, memastikan seluruh elemen masyarakat tidak ada yang tertinggal dalam proses perencanaan pembangunan.

Dia mengatakan, tahun ini penyelenggaraan Musrenbang Anak digelar secara terpisah dengan semangat dan harapan agar lebih banyak aspirasi anak-anak Kota Bogor terwadahi dalam proses perencanaan pembangunan.

“Di saat yang sama, akan ada lebih banyak isu dan permasalahan anak yang terselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.

Pelaksanaan Musrenbang Anak secara mandiri pun didasari rekomendasi pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR) dari Kemenko PMK, di mana Kota Bogor menjadi kota percontohan atau pilot project.

Rekomendasinya adalah agar Pemerintah Kota Bogor terus memberi ruang dan kesempatan bagi anak dan remaja dalam proses perencanaan pembangunan.

Rudy mengatakan Musrenbang Anak menjadi strategis karena anak-anak saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Sebagai contoh, angka kekerasan terhadap anak di Kota Bogor, yang trennya terus meningkat setiap tahun, berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Bogor. Pada tahun 2024, tercatat 98 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Bogor.

Isu lainnya adalah naiknya jumlah perokok pemula, serta gawai yang menjadi hiburan utama sebagian besar anak.

“Juga banyak anak yang tidak berani memiliki cita-cita karena faktor ketidakpercayaan diri, serta temuan KPAI yang menyebut tiga penyebab utama kematian anak yaitu kecelakaan, sakit, dan bunuh diri,” jelas Rudy.

Analis Kebijakan Muda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Andi Nirmalasari, mengatakan bahwa langkah Pemkot Bogor ini adalah terobosan besar dalam menyerap aspirasi anak.

“Ini langkah besar yang diinisiasi Pemkot Bogor. Lebih maju dari daerah lain, karena mau mendengar dan menyerap aspirasi anak,” kata Andi Nirmalasari.

Sementara Ketua Forum Anak Kota Bogor (Fanator), Radipta Azki Athaya, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapperida dan Pemkot Bogor yang telah membuka ruang aspirasi anak.

“Ini acara keren yang kami tunggu untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kota Bogor,” ungkapnya.