Sah Perintah Ini, Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Harus Libatkan UMKM

Palembang - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus melibatkan UMKM daerah.

Menteri Maman kepada wartawan di Palembang, Senin, mengatakan Badan Gizi Nasional telah menyiapkan beberapa skema dan pola dalam pelaksanaan program MBG.

Program MBG itu telah sudah dilakukan uji coba, tentunya, skema pola sistem apapun program MBG itu harus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing.

“Misalkan kebutuhan beras, sayur-sayuran, daging atau kebutuhan apapun itu. Hal ini yang akan kami dorong. Kami telah menyosialisasikan hal ini ke kepala daerah agar kebutuhan kebutuhan dan peralatan dapur harus melibatkan teman-teman UMKM di daerah,” katanya.

Kemudian, dapur umum untuk pelaksanaan program MBG dan itu dibuka ruang partisipasi kepada pihak kedua atau ketiga untuk berpartisipasi.

“Maka, hal ini juga harus diberikan untuk teman-teman UMKM. Ini adalah hal-hal affirmative action yang memberdayakan pengusaha baik mikro, kecil, dan menengah diberikan kesempatan,” kata Maman.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp71 triliun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.