PCO Tegaskan Program MBG Bebas Pungutan

JAKARTA - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atau Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati, menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memungut biaya tambahan dari siswa yang menjadi penerima manfaat. 

Dalam kunjungan ke lokasi pelaksanaan Program MBG pada Senin (13/1), Adita mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program ini telah melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.

“BGN sudah memastikan bahwa pungutan itu tidak diperbolehkan. Hal ini harus ditegaskan agar tidak ada pungutan tambahan kepada siswa,” ujar Adita.

Dia menambahkan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai unit pelaksana program ini, bertanggung jawab menyediakan makanan siap santap lengkap dengan tempat makan (ompreng) untuk siswa. Sementara itu, alat makan dan minum diharapkan disediakan oleh siswa masing-masing.

“Semua sudah disediakan oleh SPPG, termasuk tempat makan. Sedangkan alat makan dan minum diminta untuk dibawa sendiri oleh siswa. Jadi, tidak boleh ada pungutan tambahan,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan pungutan liar di salah satu sekolah, di mana siswa diminta membayar Rp30 ribu untuk wadah makan, dengan kewajiban membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp60 ribu per anak.

Adita juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke BGN jika menemukan praktik pungutan liar atau penipuan yang mengatasnamakan Program MBG. Beberapa kasus dilaporkan melibatkan pelaku usaha katering yang menjadi korban penipuan dengan janji palsu untuk menjadi pemasok makanan bergizi.

“Jika ada penipuan berkedok Program MBG, kami harap masyarakat tidak ragu untuk melapor ke BGN agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.