Harus Diusut Tuntas, Ratusan Aset ID Food Raib dan Berpindah Tangan ke Pihak Lain

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 147 aset BUMN ID Food yang raib senilai 3,32 triliun rupiah. Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan besar dan harus dibereskan sebab berpotensi merugikan negara.

Komisi VI DPR berencana memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menilai perkara ini bukan isu sepele. Karena itu, dia mendesak dilakukan investigasi lebih lanjut. Dia khawatir aset-aset negara yang hilang tersebut dikuasai oleh pihak lain.

Untuk itu, dia menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH). “Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,” tegas Firnando dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (12/1).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan hilangnya aset BUMN ID Food merupakan pelanggaran hukum besar. “Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut aset negara. Kehilangan ini bisa berdampak pada hilangnya hak penggunaan aset tersebut,” imbuhnya.

Melalui Komisi VI DPR RI, dirinya menantikan klarifikasi dari Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto, untuk memberikan klarifikasi. “Saya akan merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI agar segera memanggil Dirut ID Food dan meminta penjelasan lengkap terkait persoalan aset tersebut,” ujar Firnando.

Dirinya mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMN supaya memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset negara. Upaya ini, tegasnya, demi memastikan pengelolaan aset negara tetap transparan dan akuntabel.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sekitar 147 aset milik ID Food, beserta anak perusahaannya, saat ini berada di bawah penguasaan pihak lain. Dari 147 aset milik ID Food itu, sebagaimana temuan BPK RI, total nilai aset diperkirakan mencapai 3,32 triliun rupiah.

Temuan BPK tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terkait Pengelolaan Dana Pinjaman Pemegang Saham, Aset Tetap, dan Properti Investasi untuk Tahun Buku 2021 hingga Semester I-2023.

Pemeriksaan dilakukan pada PT RNI Persero, anak perusahaan, serta instansi terkait lainnya di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

BPK dalam laporannya menyebutkan, berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), sebanyak 349 aset PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan dikuasai oleh pihak ketiga.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menyatakan aset-aset tersebut harus segera diamankan agar dapat dikelola secara efektif dan efisien.

"Mengamankan dan menjaga aset BUMN itu sama dengan mengamankan dan menjaga aset negara. Karena ada penyertaan uang negara di dalam pembentukan dan pengembangan BUMN," tegasnya.

Jika aset BUMN dikelola dengan baik, tambah dia, akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dia pun berharap agar ID Food maupun BUMN lainnya harus mengambil langkah tegas untuk merebut kembali aset-asetnya yang saat ini dikuasai oleh pihak lain tanpa izin yang sah.