Pemerintah Harus Konsisten Larang Impor untuk MBG

JAKARTA-Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudisthira menegaskan, Pemerintah harus konsisten untuk menggunakan bahan baku lokal dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu untuk menghasilkan multiplier effect atau efek berganda yang besar secara ekonomi.

 "Ini kan baru tahap awal, kami berharap terus produk lokal. Sesuai harapan masyarakat dimana sebanyak 59% menilai sebaiknya bahan baku MBG tidak berasal dari impor,"tegas Bhima, Selasa (7/1) menanggapi larangan Presiden Prabowo untuk tidak mengimpor komoditas untuk MBG.

Dijelaskan Bhima, selain dampak ke petani dan peternak lokal, diharapkan upaya untuk memprioritaskan bahan baku lokal juga berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar.

Adapun dari sisi kesempatan kerja, ini penggunaan bahan baku lokal menciptakan lapangan kerja di pedesaan hingga mendorong industri turunan pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk berkembang lebih pesat.

"Penggunaan bahan baku lokal juga akan mempengaruhi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), karena sebagian besar UMKM akan mengambil baha baku dari pasar tradisional bahkan dari petani langsung,"pungkas Bhima

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto melarang impor untuk bahan pokok pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada hari ini, Senin (6/1).

 Budi Arie menyebut, Presiden Prabowo secara tegas telah mewanti-wanti agar tidak ada komiditas yang didatangkan secara impor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. “Itu juga ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa jangan ada barang impor dalam program Makan Bergizi gratis ini,” jelasnya

 Budi menyebut, hal itu dilakukan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Di mana, program ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Mulai dari petani, peternak hingga pelaku UMKM nasional. Dia mencontohkan, beras yang digunakan untuk program MBG misalnya didatangkan dari Cianjur. Kemudian, untuk pasokan sayuran didatangkan dari petani-petani di wilayah Bandung. 

 Dengan demikian, Budi memproyeksi program MBG ini bakal turut mendorong ekonomi RI tumbuh sekitar 0,89 pada 2025. “Ini semua pasti buatan Indonesia supaya tujuan MBG ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bisa terwujud,” tegasnya. 

Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Sementara pemenuhan bahan baku untuk program tersebut dipastikan koperasi-koperasi produksi di seluruh Indonesia siap memasoknya.

 Hingga kini 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program tersebut dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapurnya dengan BPOM (Badan Pengawasal Obat dan Makanan) agar siap sebagai pengelola SPPG (stasiun pelayanan pemenuhan gizi) sesuai dengan standar.