Pasukan Suriah Gelar Operasi Keamanan di Kota Homs

DAMASKUS - Media pemerintah pada Kamis (2/1) melaporkan bahwa pasukan keamanan Suriah telah memulai melakukan operasi penyisiran keamanan di Kota Homs, dengan sebuah lembaga pemantau mengatakan bahwa target operasi termasuk penyelenggara protes dari minoritas Alawi yang merupakan pendukung setia mantan Presiden Bashar al-Assad.

"Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer telah memulai operasi penyisiran skala besar di lingkungan Kota Homs," lapor kantor berita SANA yang mengutip keterangan dari seorang pejabat keamanan.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa target operasi adalah para penjahat perang dan mereka yang terlibat dalam kejahatan yang menolak menyerahkan senjata mereka dan yang bersembunyi ke pusat-pusat pemukiman, selain menyasar para buronan pengadilan, amunisi serta persenjataan yang masih disembunyikan.

Sejak pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis merebut kekuasaan dalam serangan kilat bulan lalu, pemerintah transisi telah mencantumkan pencarian terhadap mantan anggota militer dan pihak loyalis Assad serta meminta mereka untuk menyerahkan senjata mereka.

"Kementerian Dalam Negeri menyerukan kepada penduduk lingkungan Wadi Al-Dhahab dan Akrama untuk tidak turun ke jalan, tetaplah di rumah, dan bekerja sama sepenuhnya dengan pasukan kami," kata pernyataan tersebut.

Menurut Rami Abdel Rahman, yang mengepalai lembaga pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berpusat di Inggris, mengatakan kepada AFP bahwa kedua distrik tersebut mayoritas dihuni oleh orang Alawi, komunitas yang loyal terhadap Presiden Bashar al-Assad yang digulingkan.

“Kampanye yang sedang berlangsung ini bertujuan untuk mencari mantan Shabiha dan mereka yang mengorganisasi atau berpartisipasi dalam demonstrasi Alawi pekan lalu, yang dianggap oleh pemerintah sebagai hasutan terhadap otoritasnya,” kata Rami.

Shabiha adalah sebutan bagi milisi propemerintah yang terkenal yang bertugas membantu menghancurkan perbedaan pendapat di bawah kepemimpinan al-Assad.

Sejak merebut kekuasaan, kepemimpinan baru Suriah telah berulang kali mencoba meyakinkan kaum minoritas bahwa mereka tidak akan disakiti. Kaum Alawi saat ini merasa ketakutan akan serangan balasan terhadap komunitas mereka baik sebagai minoritas agama maupun karena hubungan mereka yang telah lama dengan keluarga al-Assad.

Memulai Diplomasi

Sementara itu dilaporkan bahwa delegasi tingkat tinggi Suriah telah tiba di Arab Saudi pada Rabu (1/1) dalam kunjungan luar negeri pertama oleh para penguasa Islamis baru negara itu, sejak mereka menggulingkan presiden Bashar al-Assad bulan lalu, kata media pemerintah.

“Delegasi resmi Suriah yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Assaad al-Shibani, Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra dan kepala Badan Intelijen Umum Anas Khattab, tiba di ibu kota Saudi, Riyadh,” lapor kantor berita resmi SANA yang mengutip pernyataan dari narasumber kementerian luar negeri.

Pernyataan itu menggambarkan peristiwa ini sebagai kunjungan luar negeri resmi pertama, atas undangan menteri luar negeri Saudi.

Bulan lalu, delegasi Saudi bertemu dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa di Damaskus, kata narasumber yang dekat dengan pemerintah kepada AFP saat itu.

Pekan lalu, dalam sebuah sesi wawancara dengan televisi Al Arabiya milik Saudi, Sharaa mengatakan Arab Saudi tentu akan memiliki peran besar dalam masa depan Suriah, merujuk pada peluang investasi besar bagi semua negara tetangga.

Perekonomian dan infrastruktur Suriah telah hancur akibat perang saudara yang berlangsung lebih dari 13 tahun yang dimulai dengan penindakan yang keras dan brutal terhadap aksi demo prodemokrasi pada 2011.

Arab Saudi memutuskan hubungan dengan pemerintah al-Assad pada 2012 dan mendukung pemberontak Suriah yang berusaha menggulingkannya di awal perang saudara di negara itu. Namun tahun lalu, Riyadh memulihkan hubungan dengan pemerintah al-Assad dan berperan penting dalam kembalinya Suriah ke Liga Arab yang mengakhiri isolasi regionalnya. AFP/I-1