Presiden: Penyelundupan Tekstil Bentuk Ancaman Kedaulatan Bangsa

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

“Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin (30/12).

Presiden juga menyoroti masalah kebocoran yang terjadi akibat praktik penyelundupan, baik dari luar maupun dalam negeri. “Penyelundupan dari warga dalam negeri adalah membahayakan kedaulatan Indonesia,” katanya.

Kepala Negara menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih demi menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi kehidupan rakyat.

Untuk mengatasi hal ini, Presiden menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku penyelundupan.

Ia menginstruksikan agar aparat pemerintah diberi kewenangan khusus untuk menghentikan ancaman tersebut.

Presiden bahkan mempertimbangkan langkah ekstrem seperti menenggelamkan kapal-kapal penyelundup, sembari meminta pandangan ahli hukum terkait pelaksanaannya.

Presiden juga mengajak seluruh aparat pemerintahan untuk bersinergi menghentikan kebocoran dan memastikan kedaulatan bangsa tetap terjaga, demi melindungi rakyat Indonesia. “Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih,” katanya.

Ekonomi Berkelanjutan

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

“Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

“PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara 71 triliun rupiah, bisa meningkatkan 0,86 persen,” ungkap Kepala Bappenas.

Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan pra sarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan