Optimalkan Potensi Garam Indramayu demi Sokong Swasembada, Berikut Ini Strategi Pemerintah

INDRAMAYU – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut produksi garam rakyat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, potensial dikembangkan untuk mendukung pencapaian target swasembada pada 2027.

“Produksi di sini kita bisa tingkatkan tahun depan. Saya sudah punya data kira-kira sekitar 3.000 hektare (potensinya),” kata Trenggono, di sela meninjau Gudang Garam Nasional di Kecamatan Krangkeng, Indramayu, Kamis (26/12).

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lokasi penghasil garam di Jawa Barat, selain Kabupaten Karawang, Cirebon, dan Pangandaran. Produksi pergaraman Indramayu tersebar di empat kecamatan, yaitu Krangkeng, Losarang, Kandanghaur, dan Patrol.

Luas lahan garam produktif di Kabupaten Indramayu saat ini sebesar 1.445 hektare dengan total produksi mencapai 135.891 ton atau rata-rata produksi sekitar 94 ton/ hektare.

Sebagian besar kegiatan produksi garam di Indramayu dikelola secara tradisional mengandalkan sistem pasang surut, sehingga mempengaruhi volume serta kualitas produksi.

Untuk itu, menurut Trenggono, program revitalisasi perlu dijalankan sehingga aktivitas pergaraman di Indramayu menjadi lebih modern. Pihaknya akan mengusulkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk hal tersebut.

“Kami akan usulkan (anggarannya) sehingga tahun depan bisa direvitalisasi agar produksinya lebih modern,” ujarnya pula.

Pemerintah sebelumnya menetapkan target untuk mewujudkan swasembada pangan termasuk garam industri pada tahun 2027. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memutuskan menghentikan impor garam industri tahun 2025, kecuali untuk Chlor Alkali Plant (CAP).

Untuk mencapai target swasembada tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengembangkan beberapa program terobosan, antara lain modeling ekstensifikasi tambak garam dan intensifikasi melalui modernisasi teknologi produksi garam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada tahun 2025, dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

Zulkifli menyampaikan hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

"Karena untuk garam itu bagian dari pangan, harus swasembada dan tahun depan (2025) kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi (impor)," kata Menko Pangan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 di Jakarta, Kamis (28/11).

Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan, menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan produksi garam lebih kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Komoditas tersebut harus mencapai swasembada.

Dia mendorong KKP agar mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.