SDM dan Infrastruktur Tak Kuat Topang Pertumbuhan Ekonomi Digital

JAKARTA – Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah dan infrastruktur tak merata. Bahkan tahun depan, tantangan ekonomi digital makin berat seiring penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. 

Peneliti Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septya, melihat kesiapan SDM di Indonesia masih minim dalam mengoptimalikan peluang ekonomi digital. Skor Human Capital Index (HCI) Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara Asia, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Tiongkok.

"Dengan skor 0,54 pada 2020, jauh di bawah Vietnam (0,69) dan negara lainnya, Indonesia menunjukkan stagnasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja," tegasnya dalam proyeksi Celios pada 2025, Kamis (19/12).

Selain itu, daya saing digital secara global atau Global Digital Competitiveness Index Indonesia masih di bawah sejumlah negara tetangga, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura. "Masih rendahnya kualitas modal manusia ini menghambat daya saing Indonesia di pasar global dan menuntut upaya yang lebih besar dalam memperkuat sistem pendidikan serta pengembangan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja modern," papar Rani.

Masalah itu, terangnya, kian diperparah dengan penurunan investasi sehingga menyebabkan tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dikenal sebagai “tech winter”. Menurutnya, pelemahan daya tarik investasi terlihat dari penurunan kontribusi Indonesia terhadap total investasi digital Asia Tenggara, menjadi 25 persen pada semester I-2022 dari 38 persen pada 2020.

“Meskipun (Indonesia) masih menjadi destinasi terbesar kedua (di Asia Tenggara) setelah Singapura,” ujarnya.

Rani menjelaskan persaingan regional semakin ketat dengan kemunculan Vietnam dan Filipina sebagai alternatif destinasi investasi digital yang menarik karena dukungan regulasi, pertumbuhan ekonomi digital, dan penetrasi teknologi.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur juga menghambat daya saing ekonomi digital di Tanah Air. Hingga Juli 2024, penyaluran pinjaman daring di luar Pulau Jawa baru mencapai 188,45 triliun rupiah, jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa sebesar 737,31 triliun rupiah.

"Ketimpangan ini disebabkan oleh infrastruktur digital yang belum merata, rendahnya literasi keuangan dan digital di luar Jawa, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi terkait fintech," tandasnya.

Diprediksi Melambat

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi digital pada 2025 melambat karena kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Sektor perdagangan daring atau e-commerce pada 2024 diperkirakan mencapai 468,6 triliun rupiah atau meningkat tiga persen 2023 dengan nilai transaksi hanya 453,7 triliun rupiah.

Namun, Huda sangsi peningkatan tersebut berlanjut tahun depan. "Pada 2025, sektor perdagangan daring diprediksikan hanya meningkat 0,5 persen menjadi 471 triliun rupiah. Keadaan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan potensi kenaikan tarif PPN (12 persen) sehingga membuat masyarakat menahan daya beli," ucap Huda.