Rencana Pemilu Dibahas dalam Perundingan di Thailand

BANGKOK - Rencana junta yang berkuasa Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tengah pertempuran yang berkecamuk, diperkirakan akan dibahas dalam pembicaraan pada Kamis (19/12) antara menteri luar negeri dan mitranya dari negara tetangga, menurut tiga narasumber.

Pekan ini Thailand menjadi tuan rumah dua pertemuan regional terpisah tentang Myanmar. Yang pertama melibatkan negara-negara tetangga negara yang dilanda perang itu, termasuk Tiongkok, Bangladesh, dan India, diikuti oleh pertemuan berikutnya yang melibatkan anggota blok regional Asean.

Pembicaraan itu terjadi saat Malaysia pada tahun 2025 mengambil alih kepemimpinan Asean, yang gagal melaksanakan rencana perdamaian di Myanmar, di mana konflik yang meningkat juga berdampak pada negara-negara tetangganya.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan menindak tegas protes prodemokrasi yang kemudian memicu pemberontakan bersenjata nasional menjadi semakin kuat.

Meskipun digempur di berbagai garis depan, berjuang melawan ekonomi yang ambruk, dan puluhan partai politik yang dilarang, junta militer terus berupaya menyelenggarakan pemilu pada tahun 2025, sebuah tindakan yang secara luas dicemooh sebagai sandiwara oleh para pengkritiknya.

“Masalah tersebut diperkirakan akan muncul dalam pembicaraan di Bangkok pada 19 Desember yang akan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar, Than Swe,” kata tiga narasumber yang mengetahui diplomasi regional namun menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut.

“Myanmar ingin menggembar-gemborkan pemilu. Mereka menginginkan legitimasi,” kata salah seorang narasumber.

Konsultasi Informal

Tiongkok yang memelihara hubungan dekat dengan junta, telah menyatakan dukungannya terhadap transisi politik di Myanmar dan pemilu 2025, sementara pemimpin Thailand telah menyerukan peningkatan keterlibatan dengan Naypyidaw menjelang pemilu yang direncanakan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, pekan ini mengatakan bahwa pertemuan 19 Desember akan menjadi konsultasi informal mengenai keamanan perbatasan dan kejahatan transnasional.

“Pada tanggal 20 Desember, anggota Asean juga akan bertemu untuk membahas antara lain rencana konsensus lima poin Asean untuk perdamaian di Myanmar,” kata Nikorndej.

“Pertemuan dua hari ini sangat menegangkan dan tidak transparan,” komentar Dr Thitinan Pongsudhirak, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, yang menggarisbawahi adanya pengecualian kelompok pemberontak Myanmar dari diskusi tersebut.

“Itu bahkan bukan pendekatan yang realistis. Dan ini akan memburuk, ini akan membuat dialog semakin sulit,” ungkap dia. ST/I-1