Waspada, Kian Banyak Negara yang Kurangi Ekspor Pangan, RI Perlu Kurangi Kebergantungan Impor

JAKARTA-Pengamat ekonomi Unika Indonesia Atma Jaya Jakarta, Rosdiana Sijabat, berharap pemerintah bisa mengurangi kebergantungan impor apalagi tren sejumlah negara memperkeat ekspor pangan untuk menjaga kebutuhan domestiknya.

Dirinya sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo soal swasembada pangan tetapi menurut dia kita perlu melihat bahwa tantangan swasembada pangan di Indonesia karena masih tingginya kebergantungan (dependensi) pada produk pangan impor. 

"Kebergantungan impor pangan kita cukup tinggi di antara kebutuhan pangan kita yang cukup tinggi juga, kemudian sektor produksi pangan kita juga kinerjanya belum optimal yang dipengaruhi juga oleh kondisi La Nina dan El Nino,"ucapnya, Selasa (10/12).

Rosdiana yang awal tahun depan menyandang status Guru Besar menegaskan, mengurangi dependensi impor penting dilakukan di tengah tendensi banyak pemerintah di berbagai negara yang berusaha untuk melakukan food security policy untuk melindungi kebutuhan pangan domestik.

Dirinya optimistis dengan rencana Prabowo bahwa yang mengalokasi anggaran yang cukup besar, sekitar Rp. 130-an trilliun, untuk bisa mencapai program swasembada pangan tahun depan.

Hal lain lagi terang dia, bahwa potensi optimalisasi sektor pangan kita itu sangat tergantung pada keberadaan desa desa terutama sentra sentra penghasil produk pangan utama Indonesia, sehingga pada tahun depan ketika pemerintah mengalokasikan alokasi anggaran yang cukup besar buat desa untuk mendukung program ketahanan pangan. "Dana desa itu sekitar Rp.16 triliun itu untuk mendorong tujuan pemerintah supaya kita bisa mencapai program ketahaban pangan. Itu kita harapkan bisa terwujud,"ujarnya

Dia menururkan, kalau melihat catatan inflasi pangan kita, mungkin rata rata kebutuhan pangan kita meningkat sekitar 2 % lebih, setidaknya dilihat di 2023 ke 2024 dan memang inflasi pangan ini atau komponen harga volatile food terutama sekitar 5,9% dan dampaknya terhadap inflasi secara keseluruhan itu masih kurang dari 1%.

Tetapi lanjut dia, walau bagaimanapun, untuk masyarakat di Timur, masyarakat Asia yang mana produk produk pangan masih penting peranannya dalam kebutuhan sehari hari maka inflasi dari sisi volatile food ini akan sangat berkontribusi kepada inflasi secara keseluruhan terutama ketergantungan pada produk beras, cabai dan lain lain, sehingga begitu terjadi gangguan pada sisi suplai dari produk produk pangan ini maka akan berkontribusi kepada pembentukan inflasi dari sisi volatile food. "Harga beras kemudian telur, cabai rawit dan lain lain baik pada tingkat grosir maupun tingkat eceran akan sangat berpengaruh pada volatiled food,"tuturnya

Dirinya berharap, dengan dukungan penguatan sentra sentra produksi di desa dan pembangunan lumbung pangan bisa mengurangi impor produk produk bahan pangan, karena bagaimanapun fluktuasi nilai tukar akan mempengaruhi inflasi pangan kita.

 "Jadi ketika ada gangguan pada nilai tukar maka kita bisa berekspetasi volatile food yang meningkat harganya. "Kita harapkan benar benar tahun depan anggaran yang cukup besar dan bisa mengurangi dependensi impor produk produk pangan Indonesia,"pungkasnya

Pada kesempatan lain, Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kepala Negara mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa. 

“Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, jadi inilah strategi besar kita,” tegas Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12).

Presiden kemudian menyebutkan capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah tiga persen di tengah ketidakpastian global merupakan salah satu prestasi yang membanggakan.