Akhirnya Macron Terima Pengunduran Diri Pemerintahan PM Barnier dan Segera Tunjuk Penggantinya

JAKARTA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada hari Kamis (5/12), menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri, Michel Barnier, yang dimakzulkan oleh mosi tidak percaya parlemen pada Rabu (4/12).

Sembari menunggu pembentukan pemerintahan baru, Macron telah menugaskan Barnier untuk memimpin pemerintahan sementara guna mengelola urusan-urusan terkini, demikian siaran pers dari Istana Elysee.

Seperti dikutip dari Antara, Majelis Nasional Prancis pada Rabu malam melaksanakan pemungutan suara untuk mendukung mosi tidak percaya, yang memaksa Barnier untuk mengundurkan diri dan menyebabkan runtuhnya pemerintahannya.

Pada Kamis pagi, Barnier menemui Macron untuk mengajukan pengunduran diri secara resmi.Ini menandai krisis politik yang signifikan bagi Prancis, mengingat pemerintahan Barnier menjadi yang pertama digulingkan oleh mosi tidak percaya sejak 1962.Keruntuhan pemerintahan ini menambah urgensi pada tugas pengesahan anggaran nasional 2025, dengan hanya tersisa kurang dari sebulan sebelum tenggat waktu.

Penunjukan Barnier sebagai PM oleh Macron pada Juni 2024 lalu yang dilakukan menyusul pembubaran Majelis Nasional usai kekalahan partainya dalam pemilihan Parlemen Eropa, telah mengundang kontroversi.

Partai-partai sayap kiri mengkritik langkah tersebut, dengan alasan bahwa penunjukan Barnier tidak sesuai dengan hasil pemilihan legislatif, yang dimenangkan oleh Partai National Front for Progress (NFP).

Macron diperkirakan akan menyampaikan pidato kenegaraan pada Kamis malam.Lahir pada 1951, Barnier memiliki karier politik yang panjang. Dia pernah menjadi anggota majelis termuda pada 1978, kemudian menjabat sebagai Presiden Dewan Departemen Savoie, dan berperan penting dalam membawa Olimpiade Musim Dingin 1992 ke Albertville.

Tunjuk PM Baru

Macron, pada Kamis (5/12), mengumumkan akan menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari setelah parlemen memilih untuk menggulingkan Barnier dan pemerintahannya melalui mosi tidak percaya.

Perdana Menteri yang kini lengser tersebut kehilangan kepercayaan dari Majelis Nasional atau majelis rendah Parlemen Prancis, setelah mayoritas anggota parlemen tersebut mendukung mosi tidak percaya pada Rabu (6/12).

Langkah itu diambil dua hari setelah Barnier menggunakan kewenangan khususnya untuk mengesahkan rancangan anggaran jaminan sosial tanpa pemungutan suara di parlemen.

Di tengah spekulasi bahwa Macron ingin segera menunjuk perdana menteri baru, ia menyampaikan pidato langsung kepada rakyat Prancis pada Kamis malam, mengatakan perdana menteri baru akan ditugaskan membentuk pemerintahan dengan fokus pada kepentingan umum.

Macron menegaskan prioritas utama pemerintah baru adalah anggaran.Kepala Negara Prancis itu menambahkan bahwa undang-undang khusus akan diajukan ke parlemen sebelum pertengahan Desember sebagai langkah sementara untuk menjamin kelangsungan layanan publik.

“Pemerintah baru ini akan menyiapkan anggaran baru pada awal tahun depan,” jelas Macron.

Ia juga menyebutkan konstitusi tidak memungkinkan pemilu legislatif baru diadakan dalam 10 bulan ke depan sejak pemilu sebelumnya, yang berarti tidak akan ada pemilu hingga Juli 2025.

Menyerukan semua pihak untuk bekerja demi kemajuan Prancis, Macron mengatakan masa jabatannya sebagai presiden lima tahun akan berlangsung hingga 2027, yang berarti ia hanya memiliki waktu 30 bulan lagi untuk memimpin.

Macron mengecam partai-partai politik yang mendepak Barnier, khususnya partai ekstrem kiri France Unbowed (LFI) yang mengajukan mosi tidak percaya, dan partai ekstrem kanan National Rally (RN) yang mendukungnya.

“Partai ekstrem kanan dan ekstrem kiri membentuk front anti-republik,” ujarnya.