Partai Berkuasa Korsel: Presiden yang 'Berbahaya' Harus Disingkirkan

SEOUL - Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan pada hari Jumat (6/12) menuntut agar Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya setelah upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer, dengan peringatan ada "risiko signifikan" ia dapat mencoba untuk menumbangkan pemerintahan sipil lagi.

Yoon menangguhkan pemerintahan sipil pada Selasa malam sebelum dipaksa berbalik arah setelah anggota parlemen menghadapi tentara di parlemen dan memilih untuk membatalkan tindakan tersebut sementara ribuan orang berunjuk rasa di luar.

"Mengingat fakta-fakta yang baru muncul, saya percaya penangguhan tugas Presiden Yoon Suk Yeol dengan segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," kata Han Dong-hoon, kepala Partai Kekuatan Rakyat, hari Jumat (6/12).

Jika Yoon tetap bertahan, "ada risiko signifikan bahwa tindakan ekstrem yang mirip dengan deklarasi darurat militer dapat terulang, yang dapat membahayakan Republik Korea dan warganya," kata Han dalam komentar yang disiarkan televisi.

Han menambahkan, Yoon "tidak mengakui bahwa darurat militer ilegal ini salah" dan gagal mengambil tindakan terhadap pejabat militer yang "melakukan intervensi secara ilegal".

Selain itu, Han mengatakan bahwa "bukti yang dapat dipercaya" menunjukkan bahwa Yoon pada Selasa malam telah memerintahkan penangkapan "para politisi kunci" dan menempatkan mereka di fasilitas penahanan.

Anggota parlemen oposisi Jo Seung-lae mengatakan, rekaman kamera keamanan menunjukkan tentara berusaha menangkap pemimpin oposisi Lee Jae-myung, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dan ketua PPP Han.

Pemungutan Suara Pemakzulan

Pihak oposisi telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon yang akan dilakukan pemungutan suara pada hari Sabtu sekitar pukul 7.00 malam, tetapi belum jelas apakah mosi ini akan lolos.

Namun, komentar Han merupakan perubahan haluan yang mengejutkan sehari setelah ia mengatakan PPP akan memblokir usulan tersebut, yang memerlukan mayoritas dua pertiga untuk meloloskannya.

Blok oposisi memiliki 192 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang, sementara PPP memiliki 108 kursi. Jika pemungutan suara berhasil, Yoon akan diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

"Meskipun mungkin masih ada beberapa anggota partai berkuasa yang mendukung Yoon Suk Yeol, tampaknya pernyataan Han hari ini sangat dipengaruhi oleh gawatnya situasi, khususnya mobilisasi badan intelijen untuk menangkap politisi," kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji, kepada AFP.

"Tampaknya Han dan para pemimpin partai telah menyimpulkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan besar bahwa Presiden Yoon akan mengumumkan darurat militer kedua," kata Shin.

Jajak pendapat terbaru yang dikeluarkan hari Jumat menempatkan dukungan untuk Yoon pada rekor terendah sebesar 13 persen.