Target Prabowo Setop PLTU pada 2040 Harus Disertai Aturan yang Kuat

JAKARTA– Target Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2040 merupakan sinyal positif untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pernyataan yang disampaikan Prabowo saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil (19/11), kian mendukung pembatasan pemanasan bumi sebesar 1,5 derajat Celsius sesuai Persetujuan Paris.

“Ambisi Presiden untuk mewujudkan rencana swasembada energi hijau perlu dilanjutkan dengan kepemimpinan dan perintah tegas kepada para menteri terkait dan PLN untuk menyusun target, peta jalan yang rinci, rencana yang terukur, yang didukung dengan kebijakan dan regulasi yang selaras untuk mencapai target tersebut,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/11).

Fabby menyatakan pengakhiran operasi PLTU batu bara adalah langkah krusial untuk mencapai target transisi energi berkeadilan.

Berdasarkan analisis IESR, untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, Indonesia perlu mengurangi kapasitas dan pembangkitan listrik dari PLTU batubara sebesar 11 persen pada 2030, lebih dari 90 persen pada 2040, dan menghentikan operasional PLTU seluruhnya di 2045. Langkah itu memungkinkan penetrasi energi terbarukan mencapai 40 persen dalam bauran energi primer di sektor listrik pada 2030.

Mengutip studi IESR berjudul Beyond 443 GW, menunjukkan Indonesia mempunyai total potensi teknis energi surya, angin, air, dan biomassa 7.879,43 GW dan 7.308,8 GWh untuk pumped hydro energy storage (PHES). Dengan potensi tersebut, Indonesia dapat mengandalkan sumber daya energi terbarukan untuk bertransisi secara cepat dengan biaya rendah.

“Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN perlu segera menyelesaikan peta jalan pengakhiran operasi PLTU sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 112/2022 dengan jangka waktu 2040,” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan secara pasti tahapan pengakhirannya, skema pendanaan dan pembiayaan, pembangunan kapasitas energi terbarukan, penyimpan energi, hingga mempersiapkan rencana untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja yang terdampak.

Pengakhiran PLTU batubara juga memerlukan investasi yang besar 1,2 triliun dollar AS untuk membangun pembangkit energi terbarukan dan penyimpan energi untuk menggantikan listrik yang dibangkitkan PLTU, memenuhi pertumbuhan permintaan listrik dan menjaga kehandalan.

Kematian Dini

Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan penghentian dini semua PLTU batubara di jaringan PLN tahun 2040 dapat menghindarkan 182 ribu kematian dini karena polusi udara, serta mengurangi beban biaya kesehatan hingga 130 miliar dollar AS atau sekitar 1.900 triliun rupiah.

Pengamat energi terbarukan dari Universitas Brawijaya, Malang, Suprapto, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo itu sebagai sinyal mempercepat transisi energi dan diharapkan investor melihat langkah itu sebagai tanda RI serius mengadopsi EBT.