Presiden Prabowo-Wakil PM Inggris Bahas Program Gizi untuk Anak-anak

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House, Inggris, Kamis (21/11).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/11), acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Inggris untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo.

Ia juga mengungkapkan harapannya untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Harapannya kita dapat mengembangkan hubungan (bilateral) di masa mendatang dengan pemerintahan ini," ujar Angela Rayner dalam pengantarnya.

Dalam suasana santai dan hangat, keduanya mendiskusikan berbagai isu penting, termasuk kerja sama di bidang pangan dan gizi anak-anak.

Presiden Prabowo menjelaskan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak, yang mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Dengan Wakil Perdana Menteri, kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa diskusi ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di sejumlah bidang. Mulai dari kesejahteraan sosial dan pengelolaan isu-isu global, termasuk perubahan iklim.

"Jadi, banyak sekali yang kita diskusikan," tutur Presiden Prabowo.

Jamuan santap siang tersebut menandai komitmen Inggris untuk terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam jamuan santap siang tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono.