Jaksel Siap Jaga Keamanan Dukung Pilkada DKI Jakarta

Doc: ANTARA/Aprillio Akbar

Ket. Prajurit TNI mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) siap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut untuk mendukung kelancaran Pilkada DKI Jakarta pada 27 November tahun ini. 

"Kita perlu bersama-sama bersinergi untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan pilkada berjalan lancar," kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dalam Apel Kesiapan dan Dukungan Pengamanan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Jumat.

Munjirin menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada agar berjalan sukses dan kondusif.

Ia juga menyebut keberhasilan pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergisitas antara berbagai elemen, seperti KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri.

Lebih lanjut, Munjirin juga mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas serta menciptakan pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, Munjirin juga mengingatkan persiapan matang dan antisipasi jika hujan lebat pada hari pencoblosan, 27 November. Jika diperlukan, ia meminta ada lokasi alternatif untuk tempat pemungutan suara (TPS) di area rawan genangan.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis, menambahkan bahwa apel kesiapan ini merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pilkada.

"Kami akan memastikan semua pihak menjalankan tugas dengan baik dan bersinergi demi suksesnya Pilkada Jakarta Selatan," tegasnya.

Apel Kesiapan dan Dukungan Pengamanan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tingkat Kota Administrasi diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan organisasi masyarakat (Ormas).