Kemensos Siap Eksekusi Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengatakan pihaknya siap melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya sudah memiliki pengalaman melaksanakan program serupa yang menyasar lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami telah memiliki instrumen yang diperlukan untuk menjalankan program serupa dengan lebih luas,” ujar Wamensos, dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) yang dilaksanakan secara daring, Senin (4/11).

Dia menerangkan, pihaknya akan menjadikan program makanan bergizi gratis sebagai prioritas yang mendesak. Menurutnya, untuk memastikan keberhasilan program, pendataan yang jelas dan akurat di masyarakat sangat penting.

Agus melanjutkan, saat ini pihaknya sedang melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan program ini bisa tepat sasaran sesuai data yang ada. Menurutnya, semua data akan dikelola secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan hasil yang akurat. “Kita melayani masyarakat 24 jam di pusdatin, silakan diperiksa di web cek bansos,” jelasnya.

Uji Coba

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ikeu Tanziha, menerangkan, program MBG saat ini telah memasuki masa uji coba di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. “Alhamdulillah, program (uji coba) berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan,” katanya.

Dia mengungkapkan, akan ada pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya. Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah dari RAPBN 2025.

“Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan,” lanjutnya.

Ikeu memastikan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk mengajak UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal dan agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, mengatakan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program ini. Menurutnya, penyesuaian budaya dalam program gizi gratis tidak dapat diabaikan dalam program makan bergizi gratis.

“Pendekatan ini harus mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi makanan sehari-hari masyarakat setempat. Misalnya, di daerah pantai, masyarakat mungkin lebih terbiasa konsumsi ikan, sementara di pegunungan, pola makan mereka bisa berbeda,” tuturnya. ruf/S-2