Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jadi Prioritas

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sambil memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan dalam kurun waktu 4 tahun mendatang.

"IKN sih tetep, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10).

Disampaikannya, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi. "Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," kata dia.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya juga optimistis dalam kurun waktu 4 tahun pemerintah bisa merampungkan pembangunan IKN, di Kalimantan Timur. "Insya Allah," ujarnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menyatakan bakal melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim menggelar Forum Ilmiah Nusantara (FIN) untuk menggali potensi hingga merumuskan kebijakan daerah yang berbasis riset dan inovasi dalam kaitannya sebagai super-hub ekonomi dan mitra strategis IKN.

"Forum ini melibatkan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional," kata Kepala Brida yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim, Fitriansyah di Samarinda, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa FIN telah dimulai sejak tahun 2022 sebagai wadah untuk mengumpulkan ide, gagasan, dan konsep dari berbagai pemangku kepentingan. "Forum ini bertujuan untuk menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari perangkat daerah, perguruan tinggi, asosiasi, maupun pihak lain," ujarnya.

Fitriansyah menekankan pentingnya pendekatan saintifik dalam perumusan kebijakan. Pihaknya mencoba menggalang gagasan sebagai dasar perencanaan yang nantinya akan menjadi sebuah kebijakan.

"Kami berkolaborasi dengan semua pihak, terutama akademisi, untuk menyiapkan dan menginventarisir gagasan-gagasan tersebut," ungkapnya. Ant/S-2