Donald Trump Tawarkan Pembebasan Total Pajak Penghasilan

WASHINGTON - Calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump, telah menghabiskan sebagian besar masa kampanye presidennya dengan memikirkan cara-cara baru dan terkadang belum teruji, untuk memangkas pajak. Laporan terbaru menyebutkan, mendekati tahap akhir pemilihan, ia mengemukakan langkah yang lebih jauh,menghapuskan pajak penghasilan sepenuhnya.

Dikutip dari The Straits Times, dalam segmen Fox News, pada Senin (21/10), Trump menjawab pertanyaan di sebuah tempat pangkas rambut di New York City. Ketika ditanya apakah AS berpotensi mengakhiri semua pajak federal, Trump mengatakan negara itu dapat kembali ke kebijakan ekonomi akhir abad ke-19, ketika tidak ada pajak penghasilan federal.

"Semuanya ada tarif; tidak ada pajak penghasilan. Sekarang kita punya pajak penghasilan, dan ada orang-orang yang sekarat. Mereka membayar pajak, dan mereka tidak punya uang untuk membayar pajak," kata Trump.

Pada bulan Juni, Trump melontarkan gagasan untuk mengganti pendapatan federal dari pajak penghasilan dengan uang yang diterima dari tarif. Tidak jelas apakah ia ingin menghapus semua pajak federal, termasuk pajak penghasilan perusahaan dan pajak gaji, atau hanya mengakhiri pajak penghasilan individu.

Bagaimanapun, para pakar liberal dan konservatif telah menolak gagasannya karena secara matematis tidak mungkin dan merusak ekonomi. Bahkan, jika Partai Republik mengendalikan Kongres, para anggota parlemen tidak mungkin membongkar sistem pajak penghasilan. Namun, kombinasi pemotongan pajak dan kenaikan tarif Trump telah menjadi inti dari promosi politiknya.

"Ada jalan keluarnya jika apa yang saya rencanakan terwujud," kata Trump tentang penghapusan pajak penghasilan.

Bersifat Progresif

Mengganti pajak penghasilan dengan tarif impor akan membalikkan progresivitas sistem pajak di AS. Secara umum, pajak penghasilan bersifat progresif. Artinya, warga Amerika dengan pendapatan lebih besar membayar tarif pajak yang lebih tinggi.

Tarif impor, yang mengenakan pajak pada produk yang diimpor ke AS, bersifat regresif. Tarif menaikkan harga barang impor seperti pakaian dan bahan makanan, sehingga membebani warga Amerika berpenghasilan rendah yang menghabiskan persentase pendapatan lebih besar untuk barang-barang tersebut.

Trump membantah warga Amerika membayar biaya tarif impor. Ia berpendapat perusahaan-perusahaan di luar negeri menanggung biaya tarif atas produk-produk yang mereka kirim ke AS. Para ekonom sebagian besar membantah argumen itu - perusahaan-perusahaan umumnya membebankan biaya-biaya yang lebih tinggi itu kepada konsumen dengan menaikkan harga.

AS memberlakukan pajak penghasilan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu menaikkan pajak bagi orang kaya dan membayar pemerintah federal yang lebih besar.

Negara ini sempat menerapkan pajak pendapatan selama Perang Saudara, tetapi baru pada periode sejarah favorit Trump, akhir abad ke-19, gagasan tersebut kembali menguat. Tarif pajak sebagian besar mendanai pemerintah federal, tetapi Partai Demokrat pada masa itu ingin mengumpulkan lebih banyak uang dari orang kaya dengan mengenakan pajak pendapatan.

Pada akhir 1800-an, Partai Demokrat yang dipimpin oleh William Jennings Bryan, mengecam tarif sebagai beban bagi warga Amerika yang miskin. Partai Republik mendukung tarif sebagai cara untuk melindungi industri AS dari persaingan asing.

"Ada kekhawatiran nyata tentang ketimpangan, seperti yang terjadi saat ini, ketika ada kesenjangan besar antara kekayaan dan kemiskinan di zaman keemasan, sehingga pajak penghasilan dianggap sebagai penyeimbang yang diperlukan oleh para pendukungnya," kata Steven R. Weisman, penulis buku tentang sejarah pajak penghasilan di AS.