Program MBG Harus Tepat Sasaran

JAKARTA - Pemerintahan baru diharapkan serius dan akseleratif dalam mengatasi masalah gizi pada anak lantaran langkah itu juga menjadi kunci mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM) RI. SDM unggul kunci meningkatkan daya saing RI menuju Indonesia Emas.

Anggota DPR RI, Charles Honoris, menyambut baik program Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berharap program tersebut bisa membantu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Harapan kami, tentunya dengan pemerintahan yang baru akan dibentuk nanti, pemerintah bisa fokus memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, membangun manusia Indonesia sehingga sumber daya manusia Indonesia bisa siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045," tutur Charles, Minggu (20/10)

Pada dasarnya, dia meyakini perbaikan gizi sangat berperan penting memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia bertambah baik. "Kita punya target besar pada 2045 untuk menjadikan Indonesia Emas. Tentunya, untuk mencapai tujuan itu kita harus memastikan pembangunan manusia Indonesia harus bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan memperbaiki gizi anak-anak," terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penanganan stunting. Dirinya menekankan perbaikan gizi juga akan berpengaruh terhadap penurunan angka stunting.

"Jika angka kasus stunting menurun, maka juga menentukan kualitas SDM Indonesia yang semakin baik," ujarnya.

Sejalan dengan harapan ini, Charles ingin pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu dapat berfokus menangani stunting. "Kalau kita melihat dari tahun ke tahun angka stunting memang secara garis besar secara umum menurun. Walaupun pada 2024 ini angkanya turun hanya satu persen sehingga PR-nya cukup besar," pungkas legislator Daerah Pemilihan Jakarta III itu.

Intervensi Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, telah menyampaikan program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa. "Jumlah sasaran penerima Makan Bergizi Gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stunting-nya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya," kata Dadan.

Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SPG).

SPG itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau satu Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya yang mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, berharap agar program-program prorakyat Prabowo bisa sampai ke level bawah sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah jangan terlalu birokratis yang menghambat akses kalangan bawah.

"Jangan terlalu birokratis. Program prorakyat itu harus benar-benar sampai ke bawah agar benar-benar mengubah daya saing bangsa ke depannya," pungkas Awan dari Yogyakarta. ers/E-10