PDIP Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran

Doc: ANTARA/Melalusa Susthira K

Ket. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu (20/10).

"Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/10).

Ia pun mengungkapkan ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.

Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

Adapun pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.

"Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," ujarnya.

Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

Untuk itu, Said menilai Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

Lalu, kedua, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persenhanya lulusan SMP ke bawah.

Hal ini berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas apalagi menjadihigh income country.

Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.

Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.

Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.