Sekjen PBB Guterres Soroti Pentingnya Pakta Masa Depan PBB bagi Masyarakat Asean

Doc: ANTARA/Anadolu

Ket. Dalam pertemuan para menteri G20, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (25/9/2024) menekankan perlunya lembaga internasional yang "inklusif" untuk mengatasi tantangan saat ini.

Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti pentingnya Pakta Masa Depan yang diadopsi PBB bagi masyarakat di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean).

"Izinkan saya menunjukkan empat area utamanya," kata Guterres dalam pernyataannya padaKTT Asean-PBB ke-14 di Vientiane, Laos, Jumat (11/10), merujuk pada poin-poin penting di dalam pakta tersebut.

Melalui keterangan pusat informasi PBB (UNIC) yang diterima di Jakarta, empat area penting yang Guterrespaparkan dalam pernyataannya adalah konektivitas, keuangan, iklim, dan perdamaian.

Terkait konektivitas, Guterres menyebutkan tujuan fundamental dari konektivitas adalah teknologi harus memberikan manfaat bagi semua orang.

"Di seluruh Asia Tenggara, konektivitas internet pita lebar dan seluler telah meningkat pesat. Namun, kesenjangan digital masih ada. Dan kini, kesenjangan baru telah hadir di antara kita -- kesenjangan Kecerdasan Buatan (AI)," katanya.

Menurutnya, setiap negara harus dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari teknologi tersebut, dan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tata kelola negara mereka.

"Pakta Masa Depan PBB itu juga mencakup terobosan besar -- perjanjian universal pertama yang sesungguhnya tentang tata kelola internasional Kecerdasan Buatan yang akan memberikan setiap negara ruang dalam pengembangan AI," katanya.

Pakta tersebut juga menyerukan kemitraan internasional untuk meningkatkan pembangunan kapasitas AI di negara-negara berkembang.

Selain itu, pakta tersebut juga mewajibkan pemerintah untuk membentuk Panel Ilmiah internasional independen tentang AI dan memulai dialog global tentang tata kelolanya di PBB.

Kemudian, Guterresmenyoroti poin penting berikutnya, yaitu soalkeuangan.

Dalam hal itu, dia mengatakan bahwa lembaga keuangan internasional tidak dapat lagi menyediakan jaring pengaman global atau menawarkan dukungan yang dibutuhkan negara-negara berkembang.

Sementara Pakta Masa Depan justru mendorong negara-negara tentang perlunya mempercepat reformasi arsitektur keuangan internasional untuk menutup kesenjangan pembiayaan bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pakta Masa Depan PBB itu juga ingin memastikan setiap negara dapat menjamin investasi berkelanjutan dalam pembangunan jangka panjang, dan memperkuat representasi negara-negara berkembang.

Selain itu, Pakta tersebut juga menyerukan negara-negara G20 untuk memimpin Stimulus SDGs sebesar 500 miliar dolar AS (sekitar Rp7,79 kuadriliun) per tahun.

Poin berikut, terkait isu iklim, Guterres menekankan perlunya langkah dramatis untuk mengurangi emisi.

Menurutnya, setiap negara pada tahun depan harus menghasilkan Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) baru yang sejalan dengan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.

Negara-negara maju juga harus menepati janji mereka untuk menggandakan pendanaan adaptasi.

Sementara itu, terkait isu perdamaian, Guterres mengakui peran konstruktif Asean dalam mengupayakan dialog dan cara-cara damai dalam menyelesaikan pertikaian mulai dari Semenanjung Korea hingga Laut Cina Selatan.

"Dan saya mengapresiasi tindakan Anda yang sepenuhnya menghormati Piagam PBB dan hukum internasional -- termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut," katanya.

Terkait konflik di Myanmar, Guterres mendukung kerja sama yang diperkuat antara Utusan Khusus PBB dan Ketua Asean mengenai cara-cara inovatif untuk mempromosikan proses yang dipimpin Myanmar, termasuk melalui implementasi Konsensus Lima Poin Asean yang efektif dan komprehensif.