Bawaslu Pastikan Proses Debat Sesuai Aturan dan Adil

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengawasi beberapa hal penting selama debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk memastikan proses debat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan adil bagi semua kandidat.

Anggota Bawaslu RI Puadi menyebutkan, pertama adalah kepatuhan terhadap aturan kampanye. Bawaslu akan memantau apakah kandidat dan tim kampanye mereka mematuhi aturan kampanye, termasuk etika penyampaian pendapat, tidak menyerang pribadi lawan secara berlebihan, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.

"Kedua, netralitas panitia dan moderator. Bawaslu memastikan panitia penyelenggara dan moderator debat bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu kandidat," kata Puadi saat dihubungi dari Jakarta, Senin (7/10).

Ketiga, penggunaan fasilitas negara. Bawaslu akan memastikan bahwa tidak ada penggunaan fasilitas negara oleh kandidat petahana atau pihak manapun selama proses debat berlangsung.

Lalu, keempat adalah pembagian waktu yang adil. Bawaslu akan memastikan bahwa setiap kandidat mendapatkan waktu berbicara yang sama dan adil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Kelima, kampanye hitam dan negatif. Bawaslu akan memantau apakah ada serangan yang mengarah ke kampanye hitam (black campaign) yang melibatkan isu-isu sensitif atau informasi yang tidak valid.

Ketujuh, perilaku pendukung. Adapun selain kandidat, perilaku pendukung juga diawasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran, seperti kerusuhan atau gangguan terhadap jalannya debat. "Tujuan utama pengawasan Bawaslu adalah untuk menjaga integritas debat dan memastikan bahwa proses berlangsung transparan, jujur, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Pilih Calon Pemimpin

Sementara itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo menyebut ada tiga kiat atau tip yang bisa dijadikan bahan referensi bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada era digital saat ini.

Pertama atau yang paling utama adalah memperhatikan rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih, sehingga diharapkan nanti para pemilih yang ada di daerah masing-masing tidak asal memilih pemimpin.

"Hal itu terkait pula dengan kapabilitas, kompetensi, dan juga pengalaman sebelumnya yang itu tentu sangat berguna untuk pemerintahan ke depan," kata Wasisto di Jakarta, Senin.

Selain rekam jejak, jejak digital adalah hal kedua yang harus dilihat bagi para pemilik suara, sebab dalam kemajuan teknologi saat ini, jejak digital bisa menjadi preferensi alternatif atau kemungkinan prioritas atau kecenderungan yang kadang sangat menentukan.

Ketiga adalah kedekatan calon dalam pilkada dengan masyarakat. Poin ketiga itu juga faktor penting khususnya bagi para pemilih pemula atau anak muda.