Menteri PUPR Cek Kesiapan Kantor Kemenko di IKN

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengecek kesiapan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Mengecek juga progres pembangunan tower rumah susun (rusun) hunian ASN di Nusantara.

"Saya Jumat sore ke sana. Saya langsung mengecek kesiapan kantor-kantor Kemenko, untuk bisa dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, untuk bisa merencanakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), termasuk huniannya," ujar Basuki, di Jakarta, Jumat (4/10).

Seperti dikutip dari Antara, Basuki menjelaskan yang kemarin pada waktu bertepatan dengan peringatan 17 Agustus, sudah selesai 12 tower. "Sekarang kami mau cek, katanya sudah ada lebih dari 12 tower rusun," katanya.

Pengecekan kantor Kemenko dan sejumlah prasarana lainnya terkait dengan rencana peresmian sejumlah prasarana di IKN pada pekan depan. Basuki menyampaikan training center untuk PSSI di IKN juga rencananya turut diresmikan pada pekan depan.

"Besok yang jelas tanggal 8 dan 9 Oktober itu ada peresmian. Peresmian prasarana-prasarana yang sudah selesai pada saat ini," kata Basuki.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi memperkirakan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara akan selesai sekitar 10 sampai 15 tahun mendatang. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan di IKN tidak hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kantor Kemenko, dan kantor kementerian.

Banyak Fasilitas

Namun, di luar KIPP juga nantinya banyak fasilitas yang dibangun, di antaranya rumah sakit, universitas, dan hotel.

Kepala Negara menekankan melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun Ibu Kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.

Sebelumnya, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pemindahan ASN ke IKN masih menunggu keputusan dari pemerintah yang baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Berdasarkan arahan yang baru disebut pemerintah masih harus menuntaskan ekosistem IKN yang ada di Kalimantan Timur.

"Saat ini sebenarnya sudah ada 500 unit apartemen yang siap huni, tetapi kondisi infrastruktur jalanan masih berdebu, begitu juga sistem digital yang masih perlu dituntaskan," kata Azwar Anas.

Ia mengungkapkan Kemenpan RB telah menyiapkan rencana atau plan A, B, dan C, tetapi itu semua masih akan menunggu arahan dari presiden yang baru nanti. Sembari itu, persiapan terus dimatangkan serta fasilitas perkantoran dan lain-lain, yang sekarang menurut dia progresnya menggembirakan.

Namun terkait kapan waktunya, Azwar menegaskan semuanya tergantung pemerintahan berikutnya. Sebab, saat ini semuanya masih dalam proses transisi dari pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya, kalau waktu tentu itu keputusan ada pada pemerintahan yang baru untuk memutuskan, tetapi yang pasti kami sudah mempersiapkan sejumlah skenarionya," ujar Bupati Banyuwangi periode 2016-2021 itu.

Sementara itu, salah satu langkah pemindahan ASN di IKN, direncanakan terdiri atas ASN kementerian/lembaga, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN pemda provinsi tersebut.

Namun, tambah Azwar Anas, fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term). Jangka pendek itu adalah fase pertama, yang berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan kepindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN bukan hanya sekadar ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres), tetapi kesiapan di IKN itu sendiri.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap. Kalau cuma hanya tanda tangan, tanda tangan gampang. Satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah," kata Presiden Jokowi.