Sri Lanka Gelar Pemilu Pertama Sejak Krisis Ekonomi

COLOMBO - Sri Lanka mulai memilih presiden berikutnya pada hari Sabtu (21/9) dalam referendum mengenai rencana penghematan Dana Moneter Internasional (IMF) yang diberlakukan setelah krisis keuangan di negara kepulauan itu.

Presiden Ranil Wickremesinghe tengah berjuang keras untuk mendapatkan mandat baru guna melanjutkan langkah-langkah penghematan yang telah menstabilkan ekonomi dan mengakhiri kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Dua tahun masa jabatannya memulihkan ketenangan di jalan-jalan setelah kerusuhan sipil yang dipicu oleh kemerosotan ekonomi tahun 2022 menyebabkan ribuan orang menyerbu kompleks kepresidenan pendahulunya.

"Kita harus melanjutkan reformasi untuk mengakhiri kebangkrutan," kata Wickremesinghe (75) pada rapat umum terakhirnya di Kolombo minggu ini.

"Putuskan apakah Anda ingin kembali ke masa teror, atau kemajuan."

Namun, kenaikan pajak Wickremesinghe dan tindakan lainnya, yang diberlakukan berdasarkan ketentuan dana talangan IMF sebesar $2,9 miliar, menyebabkan jutaan orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan.

Ia diperkirakan akan kalah dari salah satu dari dua penantang tangguh, termasuk Anura Kumara Dissanayaka, pemimpin partai Marxis yang pernah terpinggirkan dan ternoda oleh masa lalunya yang penuh kekerasan.

Krisis di Sri Lanka terbukti menjadi peluang bagi Dissanayaka yang berusia 55 tahun, yang telah mendapat dukungan besar karena janjinya mengubah budaya politik "korup" di pulau itu.

Rekan pemimpin oposisi Sajith Premadasa, putra mantan presiden yang dibunuh pada tahun 1993 dalam perang saudara di negara itu, juga diperkirakan akan menunjukkan hasil yang kuat.

"Ada sejumlah besar pemilih yang mencoba mengirim pesan yang kuat... bahwa mereka sangat kecewa dengan cara negara ini diperintah," kata Murtaza Jafferjee dari lembaga pemikir Advocata kepada AFP.

Belum Keluar dari Masalah

Lebih dari 17 juta orang berhak memberikan suara dalam pemilu ini, lebih dari 63.000 polisi dikerahkan untuk melindungi tempat pemungutan suara dan pusat penghitungan suara.

"Kami juga memiliki pasukan anti huru hara yang siaga jika terjadi masalah, tetapi sejauh ini semuanya aman," kata juru bicara polisi Nihal Talduwa.

"Di beberapa daerah, kami terpaksa mengerahkan polisi untuk memastikan tempat pemungutan suara aman dari binatang liar, terutama gajah liar."