Palang Merah Internasional Bertemu Menlu Rusia Bahas Situasi di Kursk

St Petersburg - Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric, bertemu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, untuk membahas sejumlah topik, termasuk situasi di Wilayah Kursk, demikian pernyataan kantor ICRC di Rusia kepada Sputnik.

Pertemuan antara Spoljaric dan Lavrov berlangsung pada Selasa (17/9) di Moskow.

"Semua isu kemanusiaan penting, termasuk situasi di Wilayah Kursk, dibahas dalam diskusi tersebut. Tentu saja, kami tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut karena ini adalah informasi rahasia. Namun, dapat kami katakan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung menarik dan substantif," ujar kantor ICRCRusia.

ICRC menambahkan bahwa upaya yang sedang berlangsung melibatkan diskusi berkala mengenai isu-isu mendesak, seiring perkembangan situasi dari waktu ke waktu.

ICRC juga menyatakan bahwa kunjungan presiden organisasi ini sangat penting untuk menjaga dan memperkaya dialog tersebut.

Pada Selasa, juru bicara ICRC, Galina Balzamova, mengatakan kepada Sputnik bahwa ICRC telah meminta izin dan siap untuk mengunjungi wilayah di Kursk yang terkena dampak serangan angkatan bersenjata Ukraina, namun hanya jika ada jaminan keamanan dari kedua belah pihak yang terlibat konflik.

"ICRC telah meminta akses ke Wilayah Kursk sejak awal eskalasi, dan kami siap membantu. Namun, dua syarat harus dipenuhi untuk hal ini. Pertama, dibutuhkan jaminan keamanan. Kedua, harus ada kesepakatan antara kedua pihak tentang bagaimana operasi semacam ini bisa dilaksanakan," jelas kantor ICRC.

Sebelumnya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, yang mengatakan bahwa Kiev telah mengundang perwakilan PBB dan Palang Merah Internasional untuk mengunjungi pemukiman di Wilayah Kursk yang diserang militer Ukraina, sebagai sebuah provokasi.

Pasukan Ukraina melancarkan serangan di Wilayah Kursk pada 6 Agustus.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut tindakan tersebut sebagai provokasi besar-besaran yang menargetkan warga sipil dan berjanji akan memberikan tanggapan yang tepat.