Perkuat Kolaborasi, Kerja Sama Internasional Jadi Solusi untuk Atasi Perubahan Iklim

Doc: ANTARA/Anadolu

Ket. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) pada Sabtu (14/9/2024) menyatakan topan super Yagi per 14 September di Vietnam mengakibatkan 351 orang dilaporkan tewas atau hilang, lebih dari 800 orang mengalami cedera akibat tanah longsor, pohon tumbang, dan banjir besar. Selain itu, lebih dari 188.000 rumah rusak, hancur, atau terendam banjir, serta terjadi kerusakan signifikan pada infrastruktur listrik, jembatan, dan fasilitas pendidikan.

Jenewa - Kerja sama internasional adalah kunci untuk menangani kerusakan akibat perubahan iklim dan memastikan tidak ada yang tertinggal, kata Duta Besar Mai Phan Dung, Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBBdan organisasi internasional lainnya di Jenewa.

Dalam pidatonya pada dialog terkait laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim sebagai bagian dari sesi ke-57 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, diplomat Vietnam tersebut menegaskan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia dasar.

Topan Yagi yang melanda Filipina, China, dan Vietnam, serta banjir di Bangladesh, katanya, adalah contoh nyata dari pengaruh merusak pola cuaca ekstrem, yang tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi manusia, tetapi juga memaksa orang meninggalkan rumah mereka, menghancurkan infrastruktur, dan memengaruhi perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dung secara khusus menekankan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat di negara berkembang yang paling merasakan dampaknya.

Oleh karena itu, solusi yang setara sangat diperlukan, dengan memprioritaskan dukungan bagi mereka yang paling terdampak, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk bertahan di masa depan.

Ia menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan sumber daya keuangan dan menerapkan langkah-langkah berbasis hak asasi manusia guna mengatasi kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Sesi ke-57 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung selama lima pekan ini mencakup berbagai program, termasuk enam diskusi mengenai hak-hak ekonomi, budaya, dan sosial.