BPJS Kesehatan dan TNI Perkuat Jaminan Layanan Kesehatan Prajurit

Doc: ANTARA/Darwin Fatir

Ket. Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen TNI Yenny Purnama saat menghadiri kegiatan saresehan bertajuk Sinergi Sosialisasi dan Edukasi Program JKN bersama TNI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/9/2024).

Makassar - BPJS Kesehatan dan TNI melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menghadirkan kualitas pelayanan prima, sejalan dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan serta tuntutan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

"Dari hasil supervisi yang dilakukan kemarin, kami melihat bahwa seluruh fasilitas kesehatan milik TNI telah memberikan pelayanan yang baik terhadap peserta JKN," kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun pada sarasehan bersama anggota TNI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

David mengungkapkan, dengan manfaat yang diberikan, seluruh peserta JKNmendapatkan hak yang sama dalam penjaminan terhadap pelayanan kesehatan, baik tindakan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Begitu pula dengan seluruh prajurit TNI dan anggota keluarganya berhak mendapatkan penjaminan dan akses pelayanan kesehatan yang sama.

Untuk mendukung akses pelayanan kesehatan, sejauh ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 685 fasilitas kesehatan milik TNI, terdiri atas 570 klinik pratama dan 115 rumah sakit.

Harapannya, dengan adanya perluasan akses fasilitas kesehatan dan manfaat penjaminan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, dapat mendukung tugas pokok dan fungsi TNI.

"Dari hasil kunjungan masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan. Harapannya, ke depan kita terus bersinergi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan milik TNI, agar peserta bisa merasakan pelayanan yang optimal," kata David menambahkan.

Dinamika pergerakan tugas di lingkungan prajurit TNI, kata dia, sangat berdampak terhadap akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan di tempat tugas yang baru sangat dibutuhkan para prajurit TNI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, David menyarankan bagi prajurit TNI yang berpindah lokasi penugasan dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk melakukan perpindahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempat penugasan yang baru.

Hal senada disampaikan Kepala Staf Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Rusmili dengan menyatakan komitmen mendukung dan mengawal implementasi Program JKN, salah satunya dengan berkontribusi mendaftarkan seluruh prajurit TNI menjadi peserta JKN.

Dukungan tersebut diberikan agar dapat menjaga program JKN terus berkelanjutan dan terus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendorong produktivitas kerja.

"Saya berharap, dengan dilaksanakan kegiatan ini bisa melihat kondisi dan fakta di lapangan, dapat menggali permasalahan yang terjadi sehingga bisa mendapatkan solusi terbaik untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan," papar Rusmili.