Indonesia Butuh SDM yang Mampu Ciptakan Inovasi Berbasis Teknologi

JAKARTA - Tahun 2045 mendatang akan menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia karena menandakan 100 tahun kemerdekaannya atau Indonesia Emas. Dengan mengusung visi Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur maka dibutuhkan sesuatu yang baru dan lebih baik dibanding sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, Frederik M. Gasa, yang diminta pendapatnya mengatakan ada empat pilar utama dalam menopang visi 2045 tersebut. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Dalam konteks pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, setidaknya Indonesia harus melakukan transformasi untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cakap dan tangguh serta literat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, sepakat dengan reformasi SDM, mengingat hanya 12 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan tinggi sementara 88 persen berpendidikan rendah.

"Kalau tidak maka pada tahun 2045 bukan bonus demografi, tetapi bencana demografi, karena pada tahun 2045 terjadi ledakan penduduk yang berusia produktif," kata Esther. Skill mereka harus di-upgrade agar dapat diterima di pasar tenaga kerja apalagi ke depan eranya digitalisasi dan green economy serta blue economy. "Skill tenaga kerja Indonesia harus matching dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja," ungkap Esther.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pemerintah harus memberikan prioritas utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui reformasi yang menyeluruh terhadap aspek brainware.

Sebab, SDM yang unggul menjadi kunci bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi di era globalisasi. "Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, peran SDM tidak lagi hanya sebatas keterampilan teknis atau hard skills, tetapi juga kemampuan kognitif, kreativitas, dan inovasi, yang merupakan inti dari brainware," katanya dalam sebuah diskusi di Yogyakarta, Senin (9/9). Mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, Indonesia memiliki angkatan kerja sebanyak 144 juta orang. Namun, kualitas SDM di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan rendahnya keterampilan literasi digital.

Indonesia berada di peringkat ke-67 dari 77 negara dalam survei kemampuan membaca PISA 2018 yang dilakukan oleh OECD. Hal itu mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Aditya menekankan pentingnya brainware sebagai bagian dari reformasi SDM yang lebih luas. Brainware merujuk pada peningkatan kapasitas otak dan kecakapan kognitif yang tidak hanya mencakup kemampuan akademik, tetapi juga meliputi kemampuan berpikir kritis, problem-solving, kreativitas, dan penguasaan teknologi.

"Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, Indonesia membutuhkan SDM yang tidak hanya dapat menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakan inovasi berbasis teknologi," kata Aditya. Pentingnya reformasi, menurut Aditya, juga terlihat dari rendahnya kontribusi SDM Indonesia dalam inovasi teknologi global.

Berdasarkan laporan Global Innovation Index 2022, Indonesia berada di peringkat 75 dari 132 negara. Menurut Aditya, satu penyebab utamanya adalah minimnya investasi pada pendidikan yang mendukung kreativitas dan riset. Hanya sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan (R&D), jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura yang mengalokasikan 2,2 persen dari PDB untuk R&D.

Fokus pada brainware juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. "Kualitas pendidikan tidak dapat terlepas dari kualitas para pendidik. Jika guruguru kita tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari segi ekonomi dan pelatihan, maka reformasi brainware akan sulit tercapai," katanya. Menurut data Kementerian Pendidikan, kebanyakan guru di Indonesia masih berada dalam kategori kesejahteraan yang minim, dan pelatihan kompetensi bagi tenaga pengajar juga masih kurang optimal.

Pengingkatan "Skill"

Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan untuk menjadi negara yang lebih maju, pemerintah harus mendorong reformasi SDM yang meliputi peningkatan skill dan budaya kerja yang penuh tanggung jawab sesuai dengan peradaban masyarakat modern.

"Sebelum mendorong kualitas SDM penduduk, pemerintah pun harus mereformasi aparatnya menjadi aparatur modern, adaptif dengan tuntutan publik, transparan dan bebas korupsi. Mereka harus menguasai keterampilan dan kreativitas agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang bermutu guna menekan disparitas," kata Surokim.

Sementara itu, Direktur Digital Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan ada sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan human capital index. Dalam jangka panjang, perlu mengintegrasikan pendidikan dengan Information and Communication Technology (ICT). "Sejak sekolah dasar, anak-anak sudah mulai dikenalkan teknologi dan pemanfaatanya," katanya.