Semua Pihak Diminta Maksimal Bangun IKN

JAKARTA - Ombudsman RI mengajak semua pihak untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) secara maksimal.

Dalam diskusi kelompok terarah di Jakarta, Selasa (27/8), anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dapat mendukung pembangunan IKN dan tercapainya tujuan bersama negara, yaitu Indonesia Emas 2045.

"Kami melaksanakan diskusi kelompok terarah dengan menghadirkan berbagai unsur pemerintahan, akademisi, serta masyarakat yang bukan hanya berasal dari Kalimantan Timur, namun juga daerah lain dengan maksud mendapatkan masukan serta saran dalam membangun IKN," ujar Hery seperti dikonfirmasi di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Hery menuturkan bahwa pihaknya juga telah beraudiensi dengan Kedutaan Amerika Serikat (AS) dan Kedutaan Australia untuk berdiskusi mengenai berbagai strategi kedua negara tersebut dalam pemindahan ibu kota negara.

Sebagaimana diketahui, AS memindahkan ibu kota negara dari New York ke Washington DC, sedangkan Australia memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra.

Menurutnya, diskusi dengan AS dan Australia dapat memberikan sudut pandang baru bagi Indonesia dalam menyiapkan pemindahan ibu kota negara seperti yang telah direncanakan.

Ia pun berharap dengan adanya diskusi kelompok terarah tersebut, Provinsi Kalimantan Timur dapat turut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan IKN.

Dalam diskusi yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni berharap diskusi dapat menjadi jembatan atas segala masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun IKN.

Dirinya berpendapat Kalimantan Timur memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam menyukseskan pembangunan ibu kota negara baru, terlebih secara logistik.

"Dengan keikutsertaan Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi kami meningkat seiring dengan masifnya kegiatan logistik di IKN," ucap Sri.

Diskusi kelompok terarah yang digelar secara hybrid tersebut diselenggarakan Ombudsman dalam rangka turut ambil bagian dalam memantau peran dan persiapan daerah Kalimantan Timur dalam proses pemindahan ibu kota negara.

Turut hadir dalam diskusi, yakni perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, serta jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Kutai, Samarinda, Balikpapan, dan Kukar.

Selain itu, hadir pula akademisi, rektor Universitas Balikpapan, dan pembina lembaga adat Kabupaten Paser. Ant/S-2