Pemerintah Harus Kerja Keras Tarik Investor Agar Ekonomi bisa Tumbuh 6-7 Persen

Surabaya - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan apabila ekonomi Indonesia ingin tumbuh 6 persen sampai 7 persen per tahun maka rasio investasi terhadap pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) harus mencapai 40,8 persen sampai 47,6 persen.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo, di Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. "Jika Indonesia ingin tumbuh 6-7 persen, maka rasio investasi terhadap pertumbuhan PDB harus mencapai 40,8 persen sampai 47,6 persen," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam Rakerkonas Apindo, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Shinta menuturkan hal tersebut lantaran kondisi ekonomi makro Indonesia dan global saat ini menunjukkan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sebesar 6,8 yang meningkat dari periode 2016-2023. ICOR adalah angka rasio dari investasi terhadap PDB yang merupakan salah satu indikator makro dari tingkat efisiensi suatu perekonomian.

Semakin rendah nilai ICOR, semakin tinggi tingkat efisiensi investasi. Dari ICOR tersebut berarti setiap 1 persen pertumbuhan PDB, maka Indonesia membutuhkan 6,8 persen kenaikan investasi. Oleh sebab itu, Shinta menegaskan Indonesia harus berlari kencang dalam menjemput investasi yang tinggi melalui beberapa upaya meningkatkan produktivitas yaitu seperti dengan membangun infrastruktur. Selain itu, RI juga perlu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus menarik penanaman modal asing (PMA), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Shinta pun optimistis target pertumbuhan ekonomi dengan rasio investasi ini akan tercapai seiring dengan adanya sinergi yang baik dan erat antara pemerintah serta dunia usaha. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, kepada Koran Jakarta, Jumat (30/8) mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6-7 persen, butuh kerja keras dari semua pihak terkait. Suhartoko mengatakan, pemerintah harus mampu meningkatkan investasi, baik domestik maupun asing yang cukup besar.

Dalam jangka pendek ini, tambah Suhartoko, situasi ekonomi dunia yang melemah, menggaet investor asing perlu usaha yang lebih keras terutama dalam hal infrastruktur, perizinan, keamanan, dan kepastian hukum. "Tanpa itu semua, sulit mengharapkan investasi akan meningkat secara signifikan," tegas Suhartoko.

Khusus terkait investasi, papar dia, bagi negara sedang berkembang, teknologi yang digunakan harus mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara signifikan. "Investasi juga harus mempunyai backward dan forward linkage untuk mendorong pertumbuhan industri lain," ucapnya.

Serapan Tenaga

Kerja Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan untuk meningkatkan pertumbuhan juga perlu didorong investasi ekonomi rakyat seperti koperasi dan UMKM. Sebab, kata Awan, serapan tenaga kerja dari investasi besar luar negeri tidak sebanyak serapan tenaga kerja dari investasi ekonomi rakyat ini. Apalagi selama ini yang masuk cenderung investasi padat modal sehingga tidak berpengaruh meningkatnya daya beli masyarakat.

"Seharusnya pemerintah mendorong peningkatan investasi ekonomi rakyat tersebut melalui insentif produksi, pemasaran, dan fiskal, serta mengembangkan skema dan platform- platform investasi ekonomi rakyat tersebut melalui crowdfunding dan skema lainnya. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen bagi Indonesia sangat mungkin sekali dicapai.

Kenapa itu bisa, karena Vietnam saja bisa mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen untuk periode 2014-2019. "Pemerintahan Jokowi tidak mampu karena kebijakan ekonominya asal-asalan dan ugal-ugalan," tegasnya. Kondisi ini diperparah dengan pejabat kementerian bidang ekonomi terdiri dari politisi yang tidak mengerti bidangnya, sehingga kebijakannya lebih diwarnai nepotisme dan mementingkan para kroni dan kerabat.