DPR Minta Kementerian PUPR Tingkatkan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat

JAKARTA - Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk program infrastruktur berbasis masyarakat di tahun anggaran 2025. Hal ini demi meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol.

Ket. Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono.

Doc: dpr.go.id

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono terkait Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2025 Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPΒΝ Τahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Roberth melanjutkan, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran sebesar 61,31 triliun sesuai pagu kebutuhan mekanisme pembahasan RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2025 DI DPR RI

Menutup kesimpulan, Roberth Rouw mengungkapkan Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar menyesuaikan alokasi Pagu anggaran tahun anggaran 2025. "Sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI yang akan dibahas lebih rinci dengan unit organisasi eselon 1 pada rapat yang akan datang," pungkasnya.