Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Fokus Pengembangan Kelancaran Transaksi Lintas Batas

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) fokus pada pengembangan kelancaran transaksi lintas batas (cross border transaction).

"Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hingga 2030 di mana di situ menekankan pentingnya kelancaran transaksi lintas batas atau cross border transaction sebagai salah satu fokus utamanya," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti Salma dalam Central Banking Services Festival 2024 di Jakarta, Rabu (28/8).

Destry menjelaskan, perluasan konektivitas pembayaran antarnegara tetap menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerja sama QRIS antar negara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun wholesale.

Interkoneksi pembayaran lintas negara tentunya menuntut kesiapan teknis dan bisnis dari sistem pembayaran nasional umtuk mampu terhubung secara internasional.

Untuk itu, BSPI 2030 menitikberatkan pada upaya menyiapkan infrastruktur dan pelaku sistem pembayaran nasional pada praktik terbaik sesuai standar internasional yang memungkinkan interkoneksi tersebut baik secara bilateral maupun multilateral.

Destry menuturkan, BI juga terus mengevaluasi pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dan setelmen secara berkala untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam transaksi treasury sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

"Karena transaksi yang kita kelola makin lama makin besar dan juga cross border transaction itu makin lama juga makin besar sehingga tentunya dibutuhkan sistem pembayaran kita juga yang bisa meng-adopt bagaimana cross border transaction bisa dilakukan secara efisien dan tentunya juga secara aman," ujarnya.

Sebagai bagian dari perwujudan layanan bank sentral yang andal dan prima, Bank Indonesia saat ini melakukan modernisasi aspek proses bisnisnya menjadi lebih fleksibel terhadap variasi instrumen dan skema yang berlaku pada pasar uang dan valuta asing.

Selain itu, BI juga menjaga aspek tata kelola terhadap ketertelusuran (traceability) dan audit atas seluruh transaksi front to back sampai dengan pembukuan yang bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kelembagaan.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Indonesia memperluas kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara hingga ke Korea Selatan dan India.

"Setelah realisasi dengan Malaysia, Thailand dan juga Singapura, kami juga sudah menandatangani nota kesepahaman kerja sama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Jepang dan India," kata Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis (1/8).

QRIS antarnegara telah diperluas untuk kemudahan, efisiensi dan keamanan konektivitas pembayaran ritel lintas negara.