Penyedia Jasa yang Terindikasi Praktik Judi Online Pasti Ditindak

Doc: ANTARA/Livia Kristianti

Ket. Direktur Pengendalian Aplikasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen APTIKA Kemenkominfo) Teguh Arifiyadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

Jakarta - Direktur Pengendalian Aplikasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen APTIKA Kemenkominfo),Teguh Arifiyadi mengungkap bahwa pihaknya akan menindak tegas penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam praktik judionline.

"Jika ada indikasi pelanggaran, kami akan memberikan teguran pertama. Namun, jika tidak terdaftar (PSE) dan ada indikasi digunakan sebagai sarana judionlinekami akan melakukan pemutusan secara langsung tanpa teguran," kata Teguh dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema 'Komitmen Satgas Berantas Judi Online', Senin.

Penindakan tegas tersebut didasari acuan data terbaru Kominfo, dimana transaksi judionlinetelah mencapai angka hampir Rp400 triliun, dengan jumlah pemain yang meningkat tajam menjadi tiga juta orang.

Teguh menyampaikan bagi penyelenggara sistem khususnya barang dan jasa serta transaksi keuangan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Jika tidak, maka kemenkominfo memiliki kewenangan untuk pemutusan akses.

Di sisi pencegahan, upaya pemberantasan oleh kementerian sudah dilakukan secara masif. Ada tiga strategi utama yang digunakan Satgas untuk mencegah penyebaran judionline.

Pertama, menggunakan mesinwebcrawlerberbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendeteksi situs-situs judi.

Kedua, melakukan patroli manual untuk menemukan anomali yang luput dari deteksi mesin. Terakhir, melakukan tindakan lanjutan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

"Kami sudah melakukan pemutusan akses terhadap berbagai situs dan aplikasi, tetapi Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari hulu hingga hilir," ujar Teguh .

Meskipun demikian, lanjut Teguh, para bandar judionlinesemakin pintar dalam menutupi jejak mereka. Setiap kali satu situs diblokir, muncul metode baru yang digunakan para pelaku untuk menghindari pemblokiran.

"Biasanya masyarakat ini akan melaporkan tren-tren judol terbaru sehingga kita bisa meng-upgrademesin kita untuk mendeteksi celah judol," jelasnya.

Hal ini terlihat dari data selama 7 tahun terakhir, di mana Kemenkominfo telah memblokir 3,8 juta aplikasi judionline, dengan 2 juta di antaranya berhasil diblokir dalam satu tahun terakhir.

"Tidak hanya terus memperbaruikeyword, mereka bahkan meretas situs-situs resmi, seperti situs (pemerintahan dan perguruan tinggi) dengan domaingo.iddanac.id.Kami terus mempelajari modus operandi mereka dan selalu siap dengan tim yang berdedikasi untuk menangani kasus ini," ungkap Teguh.

Teguh menegaskan edukasi menjadi elemen utama dalam upaya pemberantasan judionline. Sebab, semasif apapun pemblokiran yang dilakukan kominfo, jika literasi masyarakat tidak ditingkatkan, maka judionlineakan terus menjadi menghantui.

"Sebagai contoh, tak jarang masyarakat yang kerap tak bisa membedakan antara judionlinedan gameonline. Padahal ciri utama dari judionline, adanya sistem deposit dancash out, baik langsung maupun tidak langsung," jelasnya.