AS Perbarui Dukungan untuk Oposisi

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) pada Jumat (16/8) lalu berjanji untuk terus mendukung oposisi demokratis Myanmar, setelah Tiongkok mendukung rencana transisi junta.

Dua pejabat senior AS bertemu secara virtual dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional, yang sebagian besar terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta 2021, serta kelompok pemberontak etnis utama, termasuk Persatuan Nasional Karen.

"Para pejabat AS memuji kelompok-kelompok tersebut atas upaya kolaboratif mereka dalam berupaya membangun jalan menuju Burma yang federal dan demokratis," kata Kementerian Luar Negeri AS yang menggunakan nama lama Myanmar.

"Para pejabat AS menegaskan kembali bahwa Amerika akan terus memperluas dukungan dan bantuan langsung kepada aktor-aktor prodemokrasi termasuk mengembangkan langkah-langkah konkrit menuju transisi penuh menuju pemerintahan sipil yang menghormati keinginan rakyat Burma," imbuh kementerian itu.

Pejabat AS yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Tom Sullivan, yang merupakan penasihat senior Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Michael Schiffer, pejabat tinggi Asia di Badan Pembangunan Internasional AS.

Kudeta Myanmar oleh junta mengacaukan proses transisi demokrasi selama 10 tahun yang didukung oleh AS. Saat ini junta telah berulang kali menunda jadwal pemilihan umum.

Komitmen Tiongkok

Sebelumnya pada hari yang sama, Tiongkok akan mendukung transisi demokrasi di Myanmar dan mendukung rencana regional untuk mencari jalan keluar dari krisis yang sedang berlangsung di negara Asia Tenggara tersebut. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi saat ia berkunjung ke Thailand.

Komentar Wang pada konferensi media muncul setelah dia bertemu dengan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, selama kunjungan ke negara yang dilanda perang pada pekan lalu.

"Tiongkok melanjutkan komitmennya untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar," kata Menlu Wang dalam sambutannya.

Tiongkok telah menjanjikan dukungan teknis dan bantuan untuk melakukan sensus, yang diikuti dengan pemilu yang saat ini direncanakan akan diadakan tahun depan, kata media yang dikelola junta pada 15 Agustus.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak Februari 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih melalui kudeta, yang secara tiba-tiba mengakhiri langkah tentatif negara miskin tersebut menuju negara demokrasi penuh.

Di Thailand untuk menghadiri pertemuan regional, Menlu Wang mengatakan bahwa Tiongkok juga mendukung rencana perdamaian yang disetujui oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang dikenal sebagai lima poin konsensus untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.AFP/ST/I-1