Hingga Juli 2024, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp1.170,8 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 mencapai Rp1.170,8 triliun.

Nilai itu setara 47,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp2.467,5 triliun dan tumbuh 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Untuk pemerintah pusat kami sudah membelanjakan Rp1.170,8 triliun. Ini artinya 47,5 persen dari pagu yang ada di Undang-Undang kita," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8).

Dari nilai tersebut, kata Menkeu, sebanyak Rp872,8 triliun atau sekitar 74,5 persen dari total belanja pemerintah pusat disalurkan langsung untuk masyarakat melalui berbagai program.

Misalnya, untuk program perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp17,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Rp28 triliun untuk program Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM.

Melalui program pendidikan, Pemerintah menyalurkan Rp8,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp7 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Rp7,4 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama, dan Rp3,6 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Kemudian, realisasi penyaluran untuk infrastruktur Rp94,1 triliun, kesehatan Rp27 triliun melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), energi Rp50,8 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram, pertanian Rp7,3 triliun untuk bantuan alat dan subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp18,1 triliun.

"Jadi, APBN mendukung masyarakat di berbagai hal," ujar Menkeu.

Dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat, sebanyak Rp588,7 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), setara 54 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun. Kinerja belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), sarana prasarana pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp1.376,7 triliun, yang ditopang oleh realisasi subsidi/kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun.