G20 Sepakat Kenakan Pajak Para Miliarder Dunia

RIO DE JANEIRO - Negara-negara G20 telah sepakat untuk bekerja sama membuat orang-orang superkaya membayar pajak mereka, namun kesepakatan yang lebih substansial belum tercapai, menurut deklarasi yang diadopsi pada hari Jumat (26/7) setelah pertemuan para menteri keuangan di Rio de Janeiro.

Topik pelik mengenai penanganan para miliarder yang menghindari pajak mendominasi pertemuan dua hari di kota Brazil tersebut, yang akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak G20 berikutnya pada bulan November.

Prakarsa ini merupakan prioritas utama bagi Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, yang memimpin G20 tahun ini, yang mencakup negara-negara ekonomi utama dunia, Uni Eropa, dan Uni Afrika.

Lula mengharapkan pajak minimum bagi kaum elite berduit, tetapi pernyataan akhir merupakan kompromi pada topik yang memecah belah negara-negara anggota.

"Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," kata pernyataan itu.

"Ketimpangan kekayaan dan pendapatan merusak pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial serta memperburuk kerentanan sosial."

Menteri Keuangan Brazil Fernando Haddad mengatakan, "dari sudut pandang moral, penting bagi dua puluh negara terkaya untuk mempertimbangkan bahwa kita punya masalah, yaitu mengenakan pajak progresif pada orang miskin dan bukan pada orang kaya."

Amerika Serikat dan Jerman menepis perlunya kesepakatan global mengenai pajak terhadap miliarder, sebuah inisiatif yang didukung oleh Prancis, Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, dan Uni Afrika.

Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memuji posisi G20 tentang "keadilan pajak."

"Visi bersama para MenteriG20tentang perpajakan progresif tepat waktu dan disambut baik, karena kebutuhan untuk membangun kembali penyangga fiskal sekaligus memperhatikan kebutuhan sosial dan pembangunan melibatkan keputusan sulit di banyak negara," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ekonom Prancis Gabriel Zucman, yang menulis laporan tentang pemungutan pajak terhadap orang kaya, menyambut baik kenyataan bahwa "untuk pertama kalinya dalam sejarah, kini ada konsensus di antara negara-negaraG20bahwa cara kita mengenakan pajak terhadap orang superkaya harus diperbaiki."

"Sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh," kata ekonom pemenang Hadiah Nobel Joseph Stiglitz pada hari Jumat, mendesak para kepala negara untuk mengoordinasikan standar minimum pada bulan November.

"Krisis iklim diperkirakan merugikan triliunan dolar setiap tahun dan sungguh keterlaluan jika mengharapkan pembayar pajak biasa menanggungnya, sementara orang-orang superkaya menghindari pajak," kata Camila Jardim dari Greenpeace Brazil.