DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah Sidang ke-2 Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik

JAKARTA - DPR RI telah siap menjadi insiator sekaligus tuan rumah perhelatan besar Sidang KeduaIndonesia-Pacific Parliamentary Partnershippada tanggal 24-26 Juli 2024 mendatang.

Hal tersebut terlihat dari pengibaran bendera dari 16 Negara Pasifik yang di halaman depan gedung DPR RI pada Selasa (16/7) silam.

Bendera-bendera tersebut merupakan bendera negara Cook Islands, Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu serta teritori Prancis French Polynesia, hingga Kaledonia Baru.

"Pengibaran bendera ini menandakan kesiapan DPR RI di mana Tahun 2024 merupakan kali kedua Sidang IPPP dilaksanakan sejak Sidang IPPP pertama di tahun 2018," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Jakarta, Jumat (19/7).

"Dengan semangat dan komitmen tinggi, Indonesia melakukan segala persiapan yang dibutuhkan dalam penerimaan kedatangan delegasi negara-negara Pasifik di Sidang Kedua IPPP,"lanjutnya.

Sidang kedua IPPP mengusung temaPartnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.Sidang ini juga akan menghantarkan para delegasi mengunjungi Gedung DPR RI.

"Bangunan ikonik dan sarat nilai historis tersebut akan menjadi saksi sejarah Indonesia dalam membangun kemitraan bersama negara-negara Pasifik untuk kesejahteraan kawasan," jelas Indra.

Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership(IPPP) ke-2 yang akan digelar bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk saling berbagi demi kepentingan bersama.

"Hal itu dalam rangka menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaituPartnership for prosperity:fostering regional connectivity and inclusive development," kata politisi Parta Gerindra ini.

"Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik," ujarnya