Menteri Perdagangan G7 Sepakat Atasi Perdagangan yang Tidak Adil

ROMA - Para menteri perdagangan dari kelompok tujuh negara maju atau G7, pada hari Rabu (17/7), menyatakan akan menggunakan "instrumen perdagangan" mereka jika diperlukan untuk melawan praktik-praktik yang mendistorsi pasar.

Dikutip dari The Straits Times, para menteri G7 bertemu di Italia Selatan setelah Uni Eropa mengenakan tarif bulan ini pada impor kendaraan listrik buatan Tiongkok dalam upaya melindungi industri otomotif di blok yang beranggotakan 27 negara itu dari kendaraan listrik Tiongkok yang menurut Uni Eropa mendapat subsidi yang besar.

"Kami akan terus mengatasi kebijakan dan praktik nonpasar, serta kelebihan kapasitas nonpasar yang merugikan dan mendistorsi pasar lainnya," kata juru bicara G7 dalam pernyataannya setebal enam halaman, tanpa menyebut Tiongkok secara spesifik.

"Untuk tujuan tersebut, kami tetap berkomitmen untuk menggunakan perangkat perdagangan kami secara efektif jika diperlukan, mengembangkan perangkat baru untuk mengidentifikasi, menantang, dan melawan praktik-praktik ini, dan untuk mempromosikan aturan dan norma internasional yang lebih kuat bersama dengan para mitra," tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang lebih keras daripada komunike akhir yang diterbitkan tahun lalu setelah pertemuan menteri G7 di Jepang, yang lebih berfokus pada upaya mencegah proteksionisme dan distorsi pasar ketimbang pada penerapan alat-alat perdagangan.

Aturan Ketat

Selain tarif, instrumen untuk mengekang praktik tidak adil dapat mencakup aturan yang lebih ketat untuk memeriksa investasi asing seperti yang diusulkan UE awal tahun ini.

Inggris, satu-satunya anggota G7 Eropa yang tidak tergabung dalam UE, mengisyaratkan pada hari Selasa bahwa mereka belum siap mengikuti Brussels dalam mengenakan pungutan pada kendaraan listrik Tiongkok, dengan mengatakan bahwa perusahaan mobilnya tidak mengeluhkan adanya praktik tidak adil dari para pesaing.

Para menteri, yang bertemu di wilayah Calabria, Italia Selatan itu, juga mengatakan ketahanan ekonomi memerlukan pengurangan risiko melalui diversifikasi dan pengurangan kebergantungan kritis, yang tampaknya merujuk pada dominasi Tiongkok yang membuat rantai pasokan kritis.

Dalam pernyataannya, G7 mengakui bahwa kebijakan dan praktik nonpasar tidak hanya merusak tatanan ekonomi internasional yang bebas dan adil berdasarkan aturan, tetapi juga dapat memperburuk kebergantungan dan kerentanan strategis, serta menghambat pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang dan yang baru muncul.

G7 terdiri dari tujuh negara industri maju, yaitu Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa juga diundang untuk berpartisipasi.