Akses Keuangan di Papua Dipacu

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah (pemda) terus mendorong percepatan pemerataan akses keuangan di berbagai daerah termasuk di wilayah Indonesia Timur yang diharapkan bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Upaya perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah, agar peningkatan ekonomi dapat tercapai, melalui langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Sabtu (13/7).

Dukungan OJK untuk percepatan akses keuangan di daerah tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Papua Barat Daya yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) TPAKD se-wilayah Papua di Sorong, Kamis (11/7).

Rakor TPAKD se-Wilayah Papua diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan tugas TPAKD serta penyediaan akses keuangan di wilayah Papua, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Aman menuturkan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/ dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah). Di samping itu, peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen di daerah juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi keberadaan TPAKD.

Pengukuhan TPAKD Provinsi Papua Barat Daya menjadikan jumlah TPAKD seluruh Indonesia menjadi sebanyak 523. Pengukuhan TPAKD itu diharapkan dapat menjadi pemantik bagi wilayah lainnya untuk segera melakukan pembentukan dan pengukuhan TPAKD.

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.