Komisi VII: Indonesia Harus Segera Beralih ke Energi Terbarukan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Edy Soeparno, menggarisbawahi urgensi transisi energi Indonesia. Ia menyoroti Indonesia saat ini menghadapi surplus energi yang, meskipun pada awalnya terlihat menguntungkan, sebenarnya memperumit upaya untuk menambah kapasitas energi baru.

"Kita harus segera beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul," ujarnya usai menjadi pembicara di acara Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI berkolaborasi dengan Pertamina, di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurutnya, pendanaan menjadi hambatan utama dalam perjalanan menuju energi terbarukan. Meskipun dana dari donor internasional, pinjaman lunak, dan lembaga multilateral sudah tersedia, percepatan dalam penggunaannya diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat dilakukan dalam waktu singkat.

"Keekonomian energi terbarukan sekarang lebih menguntungkan daripada sumber energi fosil, namun investasi awal yang besar diperlukan," tambahnya.

Menurut Edy, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempercepat transisi energi, mengingat prediksi penurunan drastis dalam surplus energi dalam 2-3 tahun ke depan. Ia juga menyoroti perlunya pemerintah memberikan insentif yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan, termasuk insentif fiskal dan tarif yang menarik.

"Dalam konteks ini, PLN harus fokus pada pengembangan infrastruktur transmisi dan grid, sementara sektor swasta atau BUMN dapat berinvestasi dalam pembangkit energi terbarukan," paparnya.

Edy juga menekankan pentingnya koordinasi antar-stakeholderuntuk menyelesaikan berbagai isu yang terkait dengan transisi energi, termasuk perundingan terkaitpower wheelingatau sewa jaringan. Dengan dukungan politik yang kuat dan ketersediaan sumber pendanaan yang cukup, Edy optimistis Indonesia dapat mencapai tujuan energi bersihnya dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Dengan demikian, transisi energi Indonesia menuju sumber energi terbarukan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang mendesak untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di masa depan.