Data Kependudukan Inklusif Tentukan Program Tepat Sasaran

JAKARTA - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyatakan bahwa data kependudukan yang inklusif dapat menentukan intervensi program-program bantuan kepada masyarakat yang lebih tepat sasaran.

"Data inklusif menjadi penting, karena kita memang harus punya data secara menyeluruh, bukan data yang disebut sebagai agregat (terpisah-pisah). Kalau hanya agregat kita enggak tahu. Misalnya kasus stunting yang datanya masih agregat," ujar Bonivasius saat memperingati Hari Kependudukan Sedunia tahun 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

Ia menjelaskan, data inklusif mengacu pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang mencakup semua kelompok dan segmen masyarakat secara merata. Dalam konteks kebijakan atau penelitian, data inklusif mencakup informasi dari berbagai latar belakang demografis, sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa membiarkan kelompok tertentu yang tidak terwakili atau terabaikan.

"Di BKKBN, terkait data inklusif kita punya pendataan keluarga (PK). Di pendataan keluarga ini memang setiap lima tahun sekali kita lakukan sensus, dan setiap tahun kita mutakhirkan," ucapnya.

Sementara itu, Representatif Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia Hasan Mohtashami menyampaikan, data kependudukan yang terpilah dan inklusif mesti menjadi bagian penting dari Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta pada tahun 2024 (data Badan Pusat Statistik).