Bogor Susun Teknokratik Pembangunan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 untuk bupati dan wakil bupati mendatang. "Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD saat ini sudah mengerucut ke berbagai program utama," tutur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di Cibinong, Kamis.

"Ini sedang kami susun untuk nantinya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum dan menjadi bagian dari bahan visi misi bupati terpilih," ujarnya. Ajat menjelaskan, dalam penyusunan tersebut, dia menyertakan sejumlah persoalan yang menjadi prioritas Kabupaten Bogor. Ini mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan.

Setelah tersusun dengan baik, rancangan RPJMD tersebut akan menjadi patokan bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih. Contohnya, bila akan menyalurkan bantuan sosial, nanti perlu dimasukkan ke dalam rancangan teknokratik untuk disesuaikan.

Ajat menyebut, janji politik pasangan bupati dan wakil bupati Bogor terpilih harus dimasukkan ke dalam rancangan RPJMD tersebut. Namun, dengan catatan tidak boleh menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah disusun.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyerahkan rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada akhir Juli. Hal ini bisa sebagai pegangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan dilangsungkan 27 November.

Kota Tangerang

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, menginstruksikan agar implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dapat diterapkan dalam proses penyusunan standar kompetensi jabatan. Dia menjelaskan, berjalannya suatu organisasi dalam pemerintahan tentunya sangat bergantung pada sejauh mana kompetensi para aparaturnya.

"Itulah mengapa dalam penyusunan standar kompetensi jabatan, implementasi NSPK harus diterapkan dengan sebaik-baiknya," kata Nurdin. Dia mengatakan ini saat membuka kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yang digelar di Grha Bhakti Karya Kota Tangerang, Rabu.

Lebih jauh Nurdin menambahkan, penerapan NSPK dalam penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut menjadi penting agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam penataan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyusunan standar kompetensi tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Di mana alokasi dan standar kompetensi pegawai dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Nurdin juga minta agar pengawasan dan evaluasi kepegawaian dapat terus dilakukan baik secara rutin maupun berkala. Tujuannya, agar program dan visi organisasi dapat tercapai dengan efektif optimal. "Standar kompetensi ini bukan sekadar acuan. Dia harus dapat sesuai dengan NSPK," tandas Nurdin. wid/Ant/G-1