Menko Polhukan Minta KPU Netral di Pilkada 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersikap adil dan netral dalam pilkada 2024.

"Harus on the track, ada tugas dan fungsi kewenangannya dan harus juga bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilihnya setiap masyarakat," kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera", Selasa (9/7).

Tidak hanya KPU saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta Hadi agar bersikap netral selama pilkada 2024.

Menurut Hadi, lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin memanfaatkan hak pilihnya.

Menko Polhukam mengatakan lembaga-lembaga independen ini juga memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan peraturan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut lah, kata Hadi, yang membuat KPU harus independen demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dalam pemilu.

Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU dan seluruh peserta pemilu.

Dengan bersinerginya lembaga-lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP, Hadi yakin pilkada tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," kata dia.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, Hadi juga berharap seluruh instansi bisa menyamakan pandangan dan program untuk memastikan pilkada 2024 berjalan kondusif.