Bogor Klaim Komitmen Perbaiki Birokrasi

BOGOR - Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi agar mampu bekerja efektif, efisien, dan mengedepankan fleksibilitas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berkomitmen memperbaiki birokrasi. Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, Kamis (27/6), mengatakan bahwa nilai-nilai reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat terlaksana dengan baik.

"Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang terimplementasi dengan baik Pemkot menilai beberapa perangkat daerah. Hasilnya, capaian Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 2023, sebesar 4,48 persen. Ini berarti masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian, Kepatuhan Penyelenggaraan Publik berada di angka 95,17 persen. Ini masuk kategori tertinggi alias di zona hijau.

"Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, tanggap, dan bersih dari korupsi, kolusi, serta nepotisme harus terus didorong," tandasnya. Ini menjadi pegangan, terutama di kelurahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang dalam sorotan karena tahun politik yang membuat sensitivitas masyarakat meningkat.

Dalam rangka penguatan inovasi, Hery menyampaikan, Pemkot Bogor juga memiliki Bogor Innovation Award (BIA) sebagai upaya menjaga budaya dan ekosistem inovasi. Sementara itu, salah satu upaya Pemkot dalam Mengintegrasikan Data Pelayanan Publik menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor.

Kemudian, beberapa aplikasi Pemkot juga telah terintegrasi melalui Single Sign On (SSO). Selain itu, Pemkot telah memiliki mal pelayanan publik sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Terbukti, capaian hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkot Bogor 2023 mencapai 89,13 persen atau sangat baik," tegas Hery.

Pengawasan Judi

Selain itu, Hery juga menyatakan, Pemkot terus mengawasi aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terlibat dalam judi online. Dia mengaku telah menugaskan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala dinas, hingga ke bidang-bidang di bawahnya untuk mengawasi. Mereka juga harus inspeksi mendadak (sidak) ponsel ASN.

"Sidak ponsel untuk memberikan efek kejut akan saya lakukan satu-dua kali. Nanti kepala dinas, kepala OPD, sampai ke tingkat kepala bidang harus sudah punya awareness. Mereka harus mencegah judi daring di antara ASN," jelasnya.

Hery pun mempersilakan kepala OPD, kepala dinas, hingga kepala bidang untuk sidak, namun tetap memperhatikan privasi pegawai. "Kalau kabidnya mau sidak, silakan. Tapi itu ada UU mengenai privasi. Kalau ujug-ujug sidak memaksa dan sebagainya, kita malah bisa kena UU juga," kata Hery.

Kendati demikian, tak menutup kemungkinan dia akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), apabila benar ada ASN yang ditemukan bermain judi daring. "Kalau ada yang tertangkap main judi online, saya akan berkoordinasi dengan APH," tutur Hery. Hanya, sebelum ke APH akan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat. Jadi, ada langkah-langkah prosedurnya. wid/Ant/G-1